iniriau.com, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau kembali mencatat prestasi di tingkat nasional. Dalam hasil pengawasan kearsipan tahun 2025 yang dilakukan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Riau berhasil menempati posisi lima besar provinsi dengan tata kelola arsip terbaik di Indonesia.
Capaian tersebut sekaligus menjadikan Riau sebagai provinsi terbaik di luar Pulau Jawa dalam pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan. Berdasarkan hasil evaluasi ANRI, Pemprov Riau memperoleh nilai 94,21 dengan predikat AA atau Sangat Memuaskan. Nilai tersebut menempatkan Riau sejajar dengan sejumlah provinsi maju di Pulau Jawa yang selama ini dikenal unggul dalam sistem administrasi pemerintahan.
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau, Indra, menyebut penghargaan tersebut menjadi bukti meningkatnya kualitas pengelolaan arsip di lingkungan Pemprov Riau.
“Ini menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah agar terus meningkatkan kualitas tata kelola arsip yang tertib, profesional, dan akuntabel,” ujar Indra, Jumat (22/5/2026).
Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Kepala ANRI, Dr. Mego Pinandito, kepada perwakilan Pemerintah Provinsi Riau pada 20 Mei 2026. Indra menjelaskan, penilaian ANRI dilakukan secara menyeluruh terhadap berbagai aspek pengelolaan arsip, mulai dari penataan arsip aktif dan inaktif, sistem penyimpanan dokumen, proses pemusnahan arsip, hingga pembinaan terhadap organisasi perangkat daerah (OPD).
Menurutnya, peningkatan kesadaran instansi pemerintah mengenai pentingnya arsip menjadi salah satu faktor utama keberhasilan tersebut
“Sekarang pemahaman OPD terkait pentingnya arsip sudah semakin baik. Peran arsiparis dan dukungan semua perangkat daerah turut mendorong peningkatan kualitas kearsipan di Riau,” katanya.
Ia menambahkan, pihaknya terus melakukan pembinaan agar seluruh OPD mampu menerapkan sistem pengarsipan yang modern, terintegrasi, dan sesuai standar nasional. Dalam hasil pengawasan kearsipan nasional tahun 2025, lima besar provinsi terbaik ditempati Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Riau. Prestasi itu dinilai menjadi bagian penting dalam penguatan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif di Provinsi Riau.**