Home | News | Bisnis | Pemerintah | Olahraga | Pariwisata | Hiburan | Ruang Kosong | Properti | Life Style

DPRD Riau: Tegakkan Supermasi Hukum bagi Kepala Daerah yang ikut Deklarasi dukung Jokowi
Rubrik: pekanbaru | Kamis, 11 Oktober 2018
Editor: - | Reporter: -

Asri Auzar

Pekanbaru - Anggota DPRD Riau Asri Auzar meminta supermasi hukum ditegakkan bagi Kepala Daerah yang terang-terangan mendeklasikan diri mengusung salah-satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pilpres 2019 mendatang.       

"Kepala daerah tidak boleh seperti itu (dukung salah satu paslon), dia harus netral. Bawaslu harus tegakkan supermasi hukum. Kalau Bawaslu tidak mau bertindak untuk apa ada undang-undang yang mengatur itu," sebut Asri Auzar di Pekanbaru, Kamis.      

Ketua DPD Demokrat Riau tersebut meminta agar hukum tidak pandang bulu yang artinya siapapun yang melanggar hukum harus disanksi tegas sesuai ketentuannya.      

Hal tersebut menanggapi adanya deklarasi yang dilakukan hampir seluruh kepala daerah di Riau yang sepakat mendukung pasangan calon Presiden-Wakil Presiden Jokowi-MA.    

"Sesuai dengan peraturannya kepala daerah hingga kepala desa tidak boleh memihak pasangan calon. Kalau sudah kejadian seperti ini, kita minta Bawaslu bertindak, aturan itu kan dibuat untuk ditegakkan," sebut Asri.      

Menanggapi salah satu Kader Demokrat yang merupakan Walikota Pekanbaru, Firdaus juga ikut dalam deklarasi tersebut, padahal Demokrat ada di perahu Prabowo- Sandiaga Uno. Asri tampaknya enggan berkomentar banyak.    

"Kalau sanksi tidak ada, itu balik ke pribadi masing-masing," sebutnya.    

Sementara, Politisi Gerindra Riau Marwan Yohanis sepandapat, jika Bawaslu Riau harus mengusut kasus tersebut.     

"Kalau mau mendukung yah silahkan saja asalkan dia mencopot jabatan sebagai kepala daerah alias cuti. Apakah yang kemarin itu cuti atau masih dinas, ini kita pertanyakan. Masak selevel Gubernur Terpilih ataupun Bupati-Walikota tak paham dengan aturan, ini patut kita pertanyakan," ujar Marwan.     

Anggota DPRD Riau itu menyayangkan sikap Kepala Daerah yang seharusnya menjadi pembina politik di kawasannya, mengayomi semua partai politik, menjamin aturan berjalan dengan baik malah menyatakan dukungan untuk satu pasangan calon Presiden.    

"Saya bertanya ini kenapa  apa ada interverensi atau seperti apa, kita minta Bawaslu telusuri," ujar Marwan.      

Sebagai informasi, berikut nama-nama kepala daerah yang mendukung Jokowi-Maruf Amin yakni Syamsuar (Gubernur Riau terpilih), Edy Natar Nasution (Wakil Gubernur Riau terpilih), Firdaus MT (Wali Kota Pekanbaru), Amril Mukminin (Bupati Bengkalis), Aziz Zaenal (Bupati Kampar).     

Kemudian ada Suyatno (Bupati Rokan Hilir), Irwan Nasir (Bupati Kepulauan Meranti), Zulkifli (Wali Kota Dumai), Mursini (Bupati Kuantan Singingi), Yopi Arianto (Bupati Indragiri Hulu), M Haris (Bupati Pelalawan), Sukiman (Bupati Rokan Hulu).    

Deklarasi diihadir ratusan relawan Pro Jokowi (Projo) di Hotel Aryaduta, Pekanbaru, Riau, Rabu (10/10).     

Sementara, Pihaknya Bawaslu Riau menjadwalkan pemanggilan terhadap kepala daerah tersebut.(irc)

Artikel Pilihan
GALERI FOTO