Hot Topic
IniRiau / budaya
Ribuan Buruh PT RAPP Tumpah Ruah Lakukan Unjukrasa
Senin, 23 Oktober 2017
Rudi | Rima
Belasan ribu karyawan PT. Riau Andalan Pulp & Paper (PT. RAPP), Senin (23/10/17) pagi, menggeruduk Kantor Gubernur Riau, Jalan Sudirman Pekanbaru.

PEKANBARU- Belasan ribu karyawan PT. Riau Andalan Pulp & Paper (PT. RAPP), Senin (23/10/17) pagi, menggeruduk Kantor Gubernur Riau, Jalan Sudirman Pekanbaru.

Belasan ribu buruh tersebut berasal dari Kabupaten Siak, Meranti, Pelalawan, Kampar dan Kuansing. Mereka mendesak Pemerintah agar mencabut Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan Nomor 17 Tahun 2017 (SK Men LHK No. 17 tahun 2017) yang mengancam PT. RAPP kehilangan pasokan bahan baku akasia.

Kehadiran belasan ribu buruh yang bernaung dibawah Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (K-SPSI) Serikat Pekerja Riaupulp, Federasi Serikat Pekerja Kehutanan, Serikat Pekerja Riau Paper, Serikat Pekerja Riau Power, Serikat Pekerja Pectech Service Indonesia, FSP2KI), Serikat Pekerja Hotel Unigraha, dan Serikat Pekerja Perjuangan Rimba Lestari.

Kehadiran belasan ribu karyawan itu membuat arus lalu lintas di Jalan Sudirman depan kantor Gubernur terpaksa dialihkan.

Hasil pantauan reporter , dilapangan, demontrasi tersebut berlangsung dari pagi dan sampai berita ini dirilis masih berlangsung.

Udara Pekanbaru yang panas tidak menyurutkan semangat belasan ribu itu dalam memperjuangkan pekerjaanya. Sebab, jika SK Men LHK No. 17 tahun 2017 itu diberlakukan. Belasan ribu karyawan tersebut terancam kehilangan pekerjaan.

Dalam kondisi panas terik tersebut, para orator bergantian berorasi menyampaikan aspirasi rekan-rekannya.

Namun, belum satu pun apalagi Gubernur Riau, Arsyadjuliandi Rachman menampakan muka.

Sementara itu, ribuan personel gabungan (Polisi, TNI, Satpol PP dan Dinas Perhubungan) mengawal aksi demo tersebut.

Sampai berita ini dirilis, aksi massa masih berlangsung. Dan para demontran tetap menjaga agar aksi mereka tidak disusupi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab.

Haji Hamdani Presiden FSP2KI yang merupakan koordinator aksi menegaskan, dia dan ribuan buruh akan menginap di Kantor Gubernur dan Mapolda yang berada disebrang Kantor Gubernur jika tuntutan mereka tidak diakomudir.

Sementara itu, Sekjen K SPSI Pusat, Rudi Prayitno yang hadir ditengah-tengah buruh juga meminta agar Menteri LHK mencabut SK Nomor 17 Tahun 2017 tersebut. "Saya minta kepada menteri LHK mencabut izin tersebut. Dan tegakkan UUD 1945, pasal 33," ujarnya. (Rima)