Iniriau.com, PEKANBARU - Agar kejadian lama tidak terulang kembali, seluruh anggota DPRD Pekanbaru sepakat untuk memperjuangkan nasib pokok pikiran (pokir) pada tahun 2020 mendatang. Pasalnya, aspirasi yang disampaikan masyarakat melalui kegiatan reses anggota dewan selalu diabaikan oleh pihak eksekutif.
Sebagai wakil rakyat di DPRD Pekanbaru, anggota dewan memiliki 3 tugas utama yakni penganggaran, pengawasan dan legislasi. Meski setiap tahun mereka selalu membahas anggaran daerah yang berjumlah triliunan rupiah, namun ternyata para anggota dewan tidak mudah meminta atau mengajukan alokasi anggaran yang bertujuan demi kesejahteraan rakyat.
Wakil Ketua DPRD Pekanbaru, Tengku Azwendi Fajri mengatakan, bahwa kegiatan reses yang dilakukan sebanyak 3 kali dalam setahun tersebut selalu terkesan diabaikan atau sia-sia karena realiasi yang sangat minim. Hal tersebut selalu terkendala, karena adanya alasan rasionalisasi anggaran oleh Pemko Pekanbaru ataupun proses dan mekanisme yang salah.
"Sekarang untuk anggaran pokir dewan, sudah diatur sedemikian rupa sehingga tidak menyalahi aturan. Kita gak bisa lagi sistem gelondongan, karena kan udah pakai e-plankng dan e-budgeting yang terkoneksi secara online kepada Pemko Pekanbaru. Semua serba transparan dan akuntable, gak ada lagi sistim fee (uang terima kasih, red) sekian persen, gak ada yang seperti itu lagi ke depan. Diharapkan, seluruh pokir anggota dewan bisa terakomodir tanpa harus melanggar aturan yang berlaku," ungkap Wendi, disela-sela waktu kegiatan orientasi hari kedua yang dilakukan oleh seluruh anggota DPRD Pekanbaru, Kamis (10/10/2019) siang.
Selain akan memperjuangkan alokasi anggaran untuk kegiatan pokok pikiran, anggota DPRD Pekanbaru juga akan memperjuangkan anggaran yang pro kepada rakyat. Bahkan sejumlah anggaran mega proyek pembangunan yang masuk ke dalam draft APBD Pekanbaru tahun 2020 mendatang akan selalu diawasi, agar tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat. **