Iniriau.com, PEKANBARU - Agar pendistribusian tabung LPG 3 kilogram semakin tepat sasaran karena hanya diperuntukan bagi masyarakat miskin, pemerintah berencana mencabut subsidi LPG 3 Kg. Pencabutan subsidi tersebut, pastinya akan berdampak terhadap kenaikan harga LPG 3 kg yang dulunya dijual seharga Rp 18 ribu per tabung kini. menjadi Rp 35 ribu per tabung.
Kebijakan yang diambil pemerintah pusat tersebut, menjadi sorotan banyak pihak termasuk kalangan DPRD Pekanbaru. Seperti halnya disampaikan oleh Roem Diani Dewi, selaku anggota Komisi II DPRD Pekanbaru.
Dirinya mendengar, adanya wacana pencabutan subsidi untuk gas elpiji 3 kg tersebut. Bersama anggota Komisi II DPRD Pekanbaru lainnya, dirinya telah mengunjungi Kementerian Perdagangan RI pada pekan lalu. Dari hasil kunjungan mereka didapatkan, bahwa pemerintah pusat bukan menarik subsidi gas elpiji namun menata ulang sistim penyaluran gas elpiji.
"Selama ini penyaluran gas elpiji tidak terkendali, artinya pemerintah menetapkan HET Rp 18 ribu kemudian sistimnya tidak ada. Berbeda dari perpindahan dari minyak tanah ke gas masih ada kartu kendali sehingga siapa yang penerima bantuan sesuai dengan didata. Sekarang ketika kartu kendali tidak lagi ada dab dijual bebaa dipasaran," papar Roem Diani Dewi.
Maka upaya pemerintah pusat untuk merubah sistem dan penataan penyaluran gas 3 kilo bersubsidi perlu dukungan segala pihak, bila perlu kedepannya harus ada Satgas gas bersubsidi yakni dari pihak kepolisian untuk mengawasi penyalur gas bersubsidi tersebut, sehingga tidak ada lagi oknum yang bermain- bermain dengan gas bersubsidi.
"Informasi yang kita dapat, bahwa u ntuk sistem penyaluran gas bersubsidi akan diatur melalui data dari Dinsos yang bekerjasama dengan pihak Pertamina sehingga penyaluran gas bersubsidi bagi masyarakat miskin tepat sasaran dan berdaya guna. Jadi, tidak ada lagi masyarakat miskin yang tidak dapat gas bersubsidi kedepannya. Rencananya, penyaluran gas 3 kilo bersubsidi akan dilaksanakan pertengahan tahun 2020 ini," jelasnya.
Jadi, untuk pengaluran yang tepat, pemerintah memutuskan dengan sistim tertutup. Artinya data yang valid (masyarakat miskin) diambil dari Dinsos. Sehingga penerapannya nanti masyarakat miskin yang terdata akan mendapatkan kartu yang berisi uang. Jadi, masyarakat miskin nantinya akan membeli gas dengan kartu tersebut.
"Sekarang sedang dikaji berapa kesesuaian harga gas 3 kg, setelah didapat harga, barulah nantinya ditransfer uang ke rekening penerima seharga tiga tabung gas elpiji 3 kg perbulan. Nantinya kartu yang beriai barcode tersebut lah untuk transaksi pembelian gas elpiji 3 kg untuk masyarakat miskin yang terdata. Jadi tidak perlu membayar. Subsidi yang diberikan negara langsubg tepat sasaran. By name by adress," pungkas Dewi. (*)