Iniriau.com,Pekanbaru - Ketua Forum Regional Komisi Informasi Sumatera, Zufra Irwan, berharap seluruh gubernur di Wilayah Sumatera mengevaluasi Kadis Kominfo di wilayah masing-masing yang tidak pro terhadap keterbukaan informasi publik.
Menurut Zufra, ada keluhan dari beberapa KI di wilayah Sumatera yang Kadis Kominfonya menganggap KI sebagai saingan, bahkan kadisnya tidak paham semangat yang terkandung dalam undang-undang KIP.
"Kadis Kominfo kalau gak paham undang-undang KIP atau masih berfikir pola lama, tidak transparan, atau menganggap KI akan jadi saingan atau beban anggaran, sebaikanya dievaluasi saja. Pak Gubernur, kami sarankan jangan pakai pejabat seperti ini, berarti yang bersangkutan tak kompoten jadi Kadis," kata Zufra.
Zufra, yang lebih akrab dipanggil "Presiden KI Sumatera" dalam Forum KI Sumateta, ini menyebutkan, dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan baik, yang bersih atau good goverment, mesti dimulai dari tranparansi aparatur dalam berkerja.
" Nah untuk mewujudkan ini perlu sinergi yang baik dan harmonis antara Diskominfo dengan KI. Apa lagi. kata Zufra, dalam undang-undang KIP ada beberapa pasal yang ada keterkaitan KI dengan kominfo.
"ALhamdulillah di Riau KI dan Kominfo cukup baik dalam bersinergi, dalam memerankan amanah undang-undang KIP dan hampir tidak ada masalah yang berarti. Apa lagi ada visi dan misi Guberbur Riau yang secara tegas menempatkan keterbukaan informasi publik sesuatu hal yang prioritas diwujudkan," ujar Zufra
Ditegaskan Zufra, kalau ada Dinas Kominfo di lingkungan Regional Sumatera yang dengan sengaja mempersempit ruang gerak KI dalam mewujudkan amanah undang-undang KIP, sudah seharusnya Pak Gubernur nya melengserkan pejabat seperti ini.
"Apa lagi undang-undang no 14 tahun 2008 secara tegas menyebutkan Komisi Informasi Provinsi dibiayai oleh APBD Provinsi, jadi tidak ada masalah. Apa lagi kalau pimpinan daerahnya pro keterbukaan informasi alias tidak pejabat jadul," tutur Zufra.**