Iniriau.com, PEKANBARU - Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) mengutuk tindakan kekerasan terhadap masyarakat dan wartawan dalam upaya penggusuran yang dilakukan aparat penegak hukum dan manajemen PT Nusa Wana Raya (NWR).
"Meski putusan Mahkamah Agung wajib dipatuhi, PT NWR juga melakukan kesalahan berupa tidak menjalankan kewajiban menjaga lahannya, oleh karenanya cara-cara dialog dan beradab perlu dikedepankan oleh aparat dan PT NWR," kata Made Ali.
"Setelah lahan dieksekusi dan diserahkan ke PT NWR, Jikalahari mendesak KLHK mencabut izin PT NWR untuk diselesaikan dengan model reforma agraria dan penyelesaian secara adat.
Kita harus hormati, lahan yang berkonflik itu adalah lahan masyarakat adat Pelalawan sekaligus untuk memulihkan hak-hak masyarakat hukum adat yang selama ini tidak diperhatikan pemerintah," kata Made Ali.
Jikalahari mengusulkan langkah pertama yang harus dilakukan oleh Menteri LHK berupa memperluas bentang Revitalisasi Ekosistem Tesso Nilo dengan memasukkan areal PT NWR ke dalam areal kerja RETN.
Dalam tim RETN kata dia perlu dilibatkan Lembaga Adat Melayu (LAM) Pelalawan dan LAM Provinsi Riau termasuk para batin dan tokoh adat Pelalawan.
RETN merupakan program yang bertujuan memulihkan kembali fungsi hutan di Tesso Nilo yang wilayah kerjanya mencakup TNTN, Eks HPH PT SRT dan Eks HPH PT HSL yang berada di dalam Ekosistem Tesso Nilo seluas 916.343 ha.
Selain wilayah kerja RETN, katanya juga terdapat 13 konsesi HTI, salah satunya PT NWR dan 11 HGU sawit.
Berdasarkan SK MenLHK bernomor SK.4271/Menlhk-Setjen/Rokum/HPL.1/9/2016 tentang Pembentukan Tim Operasional Revitalisasi Ekosistem Tesso Nilo dengan Pendekatan Berbasis Masyarakat, tim dibentuk pada September 2016.
Tugas utama Tim RETN kata Made adalah menyelesaikan konflik di bentang Ekosistem Tesso Nilo dengan pendekatan Reforma Agraria berupa TORA dan Perhutanan Sosial.
"Namun solusi lain, seperti penyelesaian secara adat juga diakomodir dalam RETN," kata Made Ali.**