Iniriau.com, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau harus bersinergi bersama pusat termasuk pemerintah daerah dalam usaha pencegahan dan penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).
Kolaborasi tersebut dibutuhkan agar kesiapsiagaan status siaga darurat Karhutla yang sudah ditetapkan bisa berjalan maksimal. Sehingga semua persialan yang dibutuhkan terencana dengan baik.
Demikian dikatakan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Yan Prana Jaya Indra Rasyid, Rabu (26/2/20). Mantan Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Siak ini pun menegaskan rencana kontinjensi termasuk penyediaan sarana dan prasarana kesiapsiagaan yang dapat betul-betul dilaksanakan semua pihak harus siap menangani bencana secara tuntas.
"Semua pihak harus bersinergi, tidak hanya pemerintah provinsi dan pusat. Pemerintah daerah juga," kata Sekdaprov, Rabu (26/2/20).
Kolaborasi antar pemerintah tersebut juga harus bersinergi dengan TNI dan Polri. Kemudian penanggulangan bencana harus dilaksanakan dengan pendekatan kolaboratif, Pentahelix. Yakni, pendekatan kolaborasi antara unsur pemerintah, akademisi dan peneliti, dunia usaha, masyarakat, serta dukungan media massa.
Selain itu, antara pusat dan daerah harus meningkatkan kepemimpinan dan pengembangan sumberdaya manusia yang handal dalam penanggulangan bencana.
"Keterlibatan dan Polri untuk mendukung upaya penanggulangan bencana termasuk penegakan hukum. Kolaborasi ini tentu kita harapkan agar tidak hanya upaya pencagahan, dan penanggulangan. Tapi juga upaya hukum," ujar Yan Prana. **