Iniriau.com, PEKANBARU - Komisi III DPRD Pekanbaru menggelar rapat dengar pendapat atau hearing bersama dengan Dinas Sosial Pekanbaru, Jumat (17/04). Pembahasan utamanya yakni terkait data Penerima Bantuan Sosial akibat dampak Covid-19, yang berjalan cukup alot.
Rapat yang dipimpin oleh Ketua Komisi III Yasser Hamidi ini.dihadiri anggota Komisi lainnya seperti Tarmizi Muhammad, H Ervan, Pangkat Purba, Zulkarnain, Jepta Sitohang dan Irman Sasrianto, yang banyak mempertanyakan tentang tata cara serta data masyarakat yang berhak menerima bantuan sosial dari Pemerintah Kota Pekanbaru akibat dampak Covid-19.
Usai rapat, Kadis Dinsos Pekanbaru, Chairani mengatakan, saat ini data masyarakat akibat dampak Covid-19 masih simpang siur. Jadi, jika ada pihak yang sudah melakukan pendataan masyarakat yang terkena dampak Covid-19 itu sah-sah saja.
"Kita dari Dinas Sosial hanya membantu pendataan terhadap masyarakat yang terkena dampak Covid-19, namun belum menerima satupun data masyarakat yang terkena dampak Covid-19 di Kota Pekanbaru," ungkap Chairani.
Sesuai dengan SOP ataupun kreteria yang sudah ada, maka Dinsos Pekanbaru membuka diri untuk menerima data masyarakat yang terkena dampak Covid-19.
"Pemerintah Kota Pekanbaru telah menyiapkan formulir pendaftaran bagi masyarakat, yang terkena dampak Covid-19 dan formulir tersebut silahkan diambil sama pihak RT ataupun RW masing-masing," ungkap Chairani.
Setelah mengisi formulir serta melengkapi data sesuai dengan kriteria tersebut, maka data akan disampaikan ke pihak Kelurahan dan Kecamatan agar data tersebut dicek dan dimusyawarah kembali dan dilakukan penandatanganan secara bersama.
"Dengan adanya data tersebut, jadi tidak ada lagi yang mengaku miskin dan tidak dapat bantuan, silahkan bagi masyarakat yang terkena dampak Covid-19 untuk mendaftarkan diri apabila benar-benar terkena dampak Covid-19," tambah Chairani
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Pekanbaru, Yasser Hamidi mengatakan, meski pendataan terkesan lamban karena membutuhkan waktu, namun data yang didapatkan sudah pasti update atau terbaru. Dengan adanya data yang akurat dan update, maka diharapkan tidak ada lagi masyarakat yang komplain atau protes.
"Kita berharap data yang diverifikasi dan validasi oleh Dinsos, sesuai dengan harapan warga Kota Pekanbaru. Jadi, dengan diperbanyak yang mendapatkan bantuan agar tidak ada warga yg kelaparan dan menderita disaat menghadapi musibah virus corona ini. Silahkan isi datanya dengan benar dan jujur," ungkap Yasser.
Dengan adanya validasi data yang akurat, diyakini bisa mencegah terjadinya tumpang tindih atau double data sehingga bantuan yang diberikan pemerintah bisa tepat sasaran. Pasalnya, Pemko Pekanbaru telah mengalokasikan sejumlah dana yang diperuntukan untuk membantu masyarakat miskin dan terkena dampak Covid-19. **