PEKANBARU - Kementerian Perekonomian dukung upaya Pansus Rencana Tata Tertib Wilayah (RTRW) Riau dalam menyelesaikan tugasnya. Termasuk mempertanyakan SK Nomor 903 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang pelepasan kawasan hutan.
"Kementerian Perekonomian mendukung upaya kita dalam menyelesaikan tugas kita. Kita juga lakukan pencocokan peta RTRW Riau," kata Asri Auzar, Ketua Pansus RTRW Riau kepada wartawan saat menceritakan hasil pertemuannya dengan Kementerian Perekonomian, Kamis (27/04/17).
Dalam pertemuan tersebut, pihaknya mempertanyakan banyaknya SK yang dikeluarkan pihak Kementerian LHK dan selalu berubah. Terhitung sejak tahun 2014 lalu, sudah 6 SK yang dikeluarkan pihak Kementerian LHK, di antaranya adalah, SK nomor 673, 878, kemudian 878 lagi, 314, 393, dan yang dikeluarkan terakhir 903.
"Kita bingung mana yang mau dipakai, semuanya berlaku. Biasanya keluar yang baru maka yang lama tidak berlaku lagi. Tapi ini keenamnya berlaku semua. Karena itu, pihak Kementerian Perekonomian mendukung kita, karena mereka juga sependapat dengan kita, SK kok bisa banyak begitu," ungkapnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, jika pihak Kementerian LHK memasukkan lahan masyarakat, kawasan desa atau infrastruktur, bagi pihaknya tidak masalah. Tapi adanya kawasan perusahaan yang masuk, hal itu menurutnya patut dipertanyakan oleh pihaknya.
"Dalam SK 903, ada kawasan yang bertambah sebanyak 105 ribuan hektar kawasan yang diputihkan. Tapi yang diputihkan malah kawasan perusahaan. Itu yang akan menjadi acuan RTRW Provinsi Riau, itu kan lucu," terangnya.
Terakhir ia menyebut, diperkirakan RTRW Riau selesai pada Bulan Mei nanti dengan terlebih dahulu menggelar pertemuan dengan KPK, empat kementerian terkait, pemerintah Provinsi Riau dan pihak Pansus RTRW Riau.
"Insyallah pertemuan tersebut akan kita laksanakan pada Bulan Mei 2017 ini dan rencananya kita akan langsung sahkan RTRW Provinsi Riau pada Mei ini, semoga tidak ada halangan," tutupnya.
sumber: riauterkini.com