Iniriau.com, JAKARTA - Deputi Bidang Kedaulatan Maritim dan Energi Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan terbengkalainya pembangunan kilang minyak Pertamina karena ada permainan mafia. Di mana, mafia tidak ingin Indonesia mampu produksi minyak mandiri dan lepas dari jerat impor.
"Pembangunan kilang terhambat. Kita anginnya kencang, karena kita berhadapan dengan mafia minyak ini," tegas dia melalui video conference via Zoom, Selasa (9/6).
Menurut anak buah Menko Luhut tersebut, keberadaan mafia migas dalam mega proyek pembangunan kilang Pertamina di Batam terasa begitu nyata. Misalnya, saat perusahaan migas ternama Sinopec asal China hendak berinvestasi untuk proyek Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) di Batam tiba-tiba tersandung masalah hukum.
Akibatnya, proyek tersebut tak berlanjut hingga tujuh tahun. "Artinya kita berhadapan dengan mafia minyak," terang dia.
Di sisi lain, Purbaya juga mengendus keberadaan mafia dalam berbagai mega proyek antara Pertamina dengan sejumlah perusahaan raksasa migas yang berujung pada kegagalan. Antara lain terputusnya kerjasama dengan perusahaan raksasa migas Aramco pada proyek kilang Cilacap.
Bahkan Pertamina disebutkannya sempat berkonflik dengan Overseas Oil and Gas (OOG) di proyek kilang Bontang. Untuk itu, pihaknya berjanji akan melakukan investigasi untuk membuktikan keterlibatan mafia dalam batalnya sejumlah kontrak kerjasama pembangunan kilang minyak Pertamina di berbagai daerah.
"Saya terlibat langsung dalam mengawal pembangunan kilang minyak di Balongan. Dan saya terus menekan mereka untuk tidak membatalkan investasinya," tegas dia.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengungkapkan kekesalannya karena instruksinya soal pembangunan kilang minyak di Indonesia tak pernah dijalankan. Padahal, Jokowi mengaku lima tahun lalu dirinya telah meminta jajarannya untuk membangun lima kilang minyak, namun hingga kini tak ada yang terealisasi satupun.
"Sebetulnya saat pelantikan, habis pelantikan yang (periode) pertama, saya minta kilang ini segera dibangun. Tapi sampai detik ini dari lima (kilang) yang ingin kita kerjakan, satu pun enggak ada yang berjalan, satu pun (tidak ada)," ujar Jokowi di Istana Negara Jakarta, Senin (16/12).
Jokowi pun merasa heran selama 34 tahun, Indonesia tak pernah membangun kilang minyak. Padahal, apabila kilang minyak dibangun maka akan banyak komoditi turunan yang bisa dihasilkan. Salah satunya yaitu, petrokimia yang tak perlu impor lagi. Sebab, selama ini nilai impor petrokimia sebesar Rp323 triliun per tahun.
"Impor petrokimia ini gede sekali, Rp323 triliun impor kita petrokimia. Tiap hari jengkel kaya apa, coba triliun ya bukan miliar," ucap Jokowi.
Untuk itu, Jokowi memerintahkan Kapolri Jenderal Idham Azis, Jaksa Agung ST Burhanuddin, serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawasi pembangunan kilang minyak. Jokowi ingin proyek ini benar-benar terealisasikan. "Harus rampung, pekerjaan besar ini harus rampung," tegas dia.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menegaskan tak mau hanya dijanjikan soal pembangunan kilang minyak. Pasalnya, selama in, dirinya dijanjikan 2 sampai 3 tahun selesai, namun tak ada hasil.
"Ini ada yang memang menghendaki kita impor terus. Ini yang namanya transformasi ekonomi," katanya.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan Dirut Pertamina Nicke Widyawati untuk mengawal pembangunan kilang minyak. Jokowi telah menyampaikan hal tersebut saat bertemu Ahok dan Nicke di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin 9 Desember 2019.
"Juga pembangunan kilang minyak, harus! Sudah 34 tahun enggak bisa bangun, kebangeten. Saya suruh kawal betul dan ikuti terus progresnya," ujar Jokowi.**
Sumber: Merdeka