Pekanbaru, iniriau.com - Sepekan jelang disahkan, DPRD Pekanbaru terus menggesa pembahasan Ranperda APBD Pekanbaru tahun anggaran 2021. Selain fokus kepada penanganan Covid-19, Ayat Cahyadi juga singgung soal pemulihan ekonomi warga yang dialokasikan dalam APBD Pekanbaru 2021 mendatang.
DPRD Pekanbaru menggelar rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Pidato Pengantar Nota Keuangan dan Ranperda APBD Pekanbaru 2021, yang disampaikan oleh Wakil Walikota Pekanbaru – Ayat Cahyadi. Rapat paripurna kali ini, dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Pekanbaru – Hamdani, didampingi oleh Wakil Ketua – Ginda Burnama, Tengku Azwendi Fajri dan Nofrizal.
Wakil Walikota Pekanbaru, Ayat Cahyadi mengungkapkan, selain fokus untuk pembiyaan Penanganan Covid-19, pemulihan ekonomi warga juga akan menjadi prioritas pada APBD Pekanbaru 2021 nanti. Selanjutnya, masih ada beberapa tahapan yang akan dilalui sebelum APBD Pekanbaru 2021 disahkan.
“Alhamdulillah, hari ini saya sudah sampaikan pidato nota keuangan dan Ranperda APBD Pekanbaru 2021. Ini merupakan tindaklanjut dari MoU KUA-PPAS APBD Pekanbaru 2021 antara DPRD dan Pemko Pekanbaru pada tanggal 18 November lalu. Jumlahnya kemarin sudah disepakati sebesar Rp 2,597 triliun. Pada tahun 2021 mendatang, porsi APBD Pekanbaru masih akan fokus untuk Penanganan Covid-19 serta upaya pemulihan ekonomi masyarakat yang terkena dampak Pandemik Covid-19,’ ungakap Ayat Cahyadi kepada Iniriau.com, Senin (23/11).
Ketua DPRD Pekanbaru, Hamdani mengatakan, meski terkesan diburu waktu namun pembahasan APBD Pekanbaru 2021 tetap mengacu kepada prosedur dan aturan yang berlaku. Selain adanya recofuccing atau pergeseran anggaran, pembahasan agak sedikit lama karena adanya perubahan nomenklatur dalam APBD 2021.
“Sesuai jadwal Badan Musyawarah DPRD Pakanbaru, hari ini kita menggelar rapat paripurna penyampaian nota keuangan dan R-APBD Pekanbaru 2021. Dalam pembahasan APBD Pekanbaru 2021 ada beberapa hambatan yang ditemukan yakni adanya Pandemik Covid-19, recofuccing anggaran serta perubahan nomenklatur. Ini tidak kita saja, DPRD se Indonesia juga merasakan hal yang sama,” ungkap Hamdani.
Ditargetkan, pengesahan APBD Pekanbaru 2021 akan rampung sebelum tanggal 30 November mendatang sehingga terhindar dari sanksi pemotongan Dana Alokasi Khusus oleh pemerintah pusat. (adv)