Iniriau.com, JAKARTA - Komisi II DPR RI memutuskan tidak melanjutkan pembahasan RUU Pemilu. Artinya, pelaksanaan Pemilu dan Pilkada akan digelar serentak di 2024.
Pemilu serentak digelar pada April, sedangkan Pilkada serentak digelar tujuh bulan setelahnya, yakni November. Pelaksanaan Pilkada ini akan sangat merepotkan bagi KPU.
Namun, ternyata gelaran Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 akan diurus oleh pimpinan dan anggota KPU RI baru yakni periode 2022-2027. Sebab pimpinan KPU periode sekarang akan habis masa jabatannya tahun depan
Adapun pengurus KPU RI saat ini yakni Arief Budiman, Pramono Ubaid Tanthowi, Hasyim Asyari, Ilham Saputra, Viryan Aziz, Evil Novida Ginting dan Dewa Raka Sandi. Mereka sebelumnya dilantik pada 2017 lalu.
Khusus Dewa Raka Sandi, ia baru menjabat sebagai anggota KPU RI pada awal 2020. Ia menggantikan posisi Wahyu Setiawan yang terjerat kasus suap di KPK.
Pramono Ubaid sebelumnya mengatakan, persiapan Pemilu tidak bisa dilakukan dengan instan. Menurutnya, persiapan sebelum hari H bisa memakan waktu sampai 18 bulan.
"Kita sering terjebak Pemilu itu hanya soal hari. Kita lihat Pemilu nasional misalnya pada 2019 tahapannya seingat saya 18 bulan, lalu Pemilu 2014 kalau enggak salah 20-22 bulan. Jadi tahapan sudah dimulai dari 2 tahun sebelum hari H," kata Pramono.
Sedangkan persiapan Pilkada Serentak sudah harus dilakukan 10 bulan sebelum hari H. Maka dari itu, tugas KPU akan semakin berat.
"Konsekuensinya waktunya terlalu dekat dari April ke November. Jadi 2024 akan banyak irisan tahapan, dari 2018, 2019, kita punya pengalaman 2024 nanti irisan makin tebal. Jadi tahapan yang berdekatan ini akan jadi sangat merepotkan teman-teman di bawah," ucap Pramono.
Lebih lanjut, Pramono menuturkan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 akan menguras dana negara. Sebab pelaksanaan Pemilu 2024 menggunakan APBN tahun 2022, 2023 dan 2024.
"Anggaran sangat besar dari APBN dan APBD untuk Pilkada. APBN dialokasikan 3 tahun anggaran kalau Pemilu dilaksanakan 2024, berarti anggaran dari tahun 2022, 2023 dan 2024. Jadi anggaran ini besar," kata Pramono.**
Sumber: Kumparan