Iniriau.com, JAKARTA - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan transisi menuju demokrasi di Myanmar harus tetap mengikuti kehendak rakyat.
Militer Myanmar melakukan kudeta menggulingkan pemimpin sipil Aung San Suu Kyi pada 1 Ferbruari lalu dengan alasan adanya kecurangan dalam pemilu yang dimenangkap partai penguasa, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), pada November 2020.
Komisi pemilihan Myanmar menepis adanya kecurangan masif yang bisa memengaruhi hasil perolehan suara.
Pernyataan Retno ini merupakan respons atas protes warga Myanmar terkait pemberitaan Reuters yang mengutip sumber dari pemerintah Indonesia.
Disebutkan oleh sumber, Indonesia mendorong ASEAN untuk mengirim pengawas guna memastikan pemilu yang akan digelar mendatang oleh pemerintahan junta berlangsung dengan adil, seperti dijanjikan.
Sementara rakyat Myanmar menghendaki militer mengembalikan pemerintahan yang sudah terbentuk dalam pemilu sebelumnya. Akibatnya, muncul seruan di media sosial untuk berunjuk rasa di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Myanmar.
"Transisi demokrasi inklusif harus diupayakan sesuai dengan keinginan rakyat Myanmar. Jalan apa pun ke depan merupakan cara untuk mencapai tujuan ini," kata Retno, kepada Reuters, Selasa (23/2/2021).
“Indonesia sangat prihatin dengan situasi di Myanmar dan mendukung rakyat Myanmar. Kesejahteraan dan keamanan masyarakat Myanmar menjadi prioritas nomor 1,” kata Retno, melanjutkan.
Dia meminta semua pihak untuk berupaya menghindari pertumpahan darah. Sejauh ini tiga demonstran Myanmar tewas akibat tertembak pasukan keamanan. Para korban merupakan seorang perempuan muda yang terkena tembakan peluru tajam di kepala dalam unjuk rasa di Ibu Kota Naypyitaw 2 pekan lalu. Dia meninggal pada Jumat pekan lalu setelah sempat kritis 10 hari.
Dua korban lainnya berada di Kota Mandalay saat aparat membubarkan unjuk rasa pekerja galangan kapal yang berujung bentrok pada Sabtu.**
Sumber: Inews