Iniriau.com, Pekanbaru - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) menggelar aksi simpatik, dengan menggalang dana untuk masyarakat terdampak Covid-19 di seputaran tugu zapin, Jalan Sudirman, Senin (23/8).
Aksi ini sekaligus menyindir Walikota Pekanbaru Firdaus yang dianggap tidak mampu menjamin kesejahteraan warga, yang terhimpit kesulitan ekonomi akibat kebijakan Perberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level Empat.
"PPKM menimbulkan permasalahan ekonomi, terutama buruh harian dan pedagang. Sangat disayangkan, Pemerintah Kota Pekanbaru seakan tidak peduli. Warga disuruh berdiam di rumah tanpa kompensasi apa-apa. Walikota tidak mampu mengatasi "perut lapar" warganya, hanya bisa "mengurung" mereka di rumah. Ini sungguh memalukan," kata Nofrian Fadil Akbar selaku Presiden Mahasiswa BEM Unri, Senin (23/8/21).
Pemko Pekanbaru ternyata tidak punya anggaran untuk membantu warganya yang terdampak PPKM. Sementara, para pejabat tersebut hidup dan dibiayai dari uang rakyat. Mahasiswa mengatakan, Walikota Pekanbaru abai akan hak-hak warganya.
Hal ini sangat bertentangan dengan UU pasal 28 H ayat 1 yang menjelaskan, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
"Di lihat dari pasal tersebut, Walikota Pekanbaru, Firdaus telah mencederai amanat konstitusi tentang hak hidup sejahtera lahir dan batin," papar Presiden BEM Unri.
Aksi penggalangan dana kepada warga yang melintas di sepanjang Jalan Sudirman awalnya berjalan lancar. Namun, ketika berbagai tulisan yang memampangkan berbagai tulisan di spanduk dan kertas karton, sejumlah aparat dari kepolsian pun mulai bertindak.
Diantaranya bertuliskan, "Rakyat Bantu Rakyat". Menurut mahasiswa lagi, hal ini tentu sangat ironis. Pasalnya, jika menunggu Pemko Pekanbaru yang turun membantu, entah kapan.
Selain itu, ada juga tulisan Pemerintah teriak prokes, rakyat teriak lapar. Kemudian ada juga, "kami disuruh di rumah aja, tapi giliran minta bantuan, gak ada uang". Ada juga tulisan, "Pemko Pekanbaru kagak modal".
Tak berlangsung lama, masa aksi lalu disergap dan ditarik paksa oleh aparat kepolsian. Aksi seruan ini kemudian, dipindahkan ke Jalan Arifin Ahmad.
"Kegiatan ini kita lakukan untuk menyampaikan kesan pesan dan protes kekecewaan terhadap Pemerintah Kota termasuk Pemerihtah provinsi, dan pusat terkait kebijakan hari ini. Dimana kebijakan PPKM diperpanjang sampai 6 September, tetapi belum ada etika baik dari pemerintah kota dan provinsi untuk memberikan uluran tangan dalam membantu masyarakat yang hari ini sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka."
Sementara itu dari penelusuran iniriau.com di lapangan, beras bantuan pemerintah untuk warga sebanyak 10 Kg, kualitasnya du bawah standar. " Berasnya bau, warnanya merah dan tidak enak jika dimakan. Di karung tertera harganya Rp13.500/kg. Padahal lebih enak makan beras belida yang cuma Rp11.500/kg," ujar iyen, warga Tangkerang Labuai. Dalam satu RT, hanya beberapa keluarga saja yang dapat.**