Iniriau.com, PEKANBARU - Pemerintah menargetkan zero kendaraan Over Loading Over Dimension (Odol) pada 2023 mendatang. Berbagai upaya pun dilakukan. Mulai dari penyempurnaan regulasi, perbaikan sarana dan prasarana angkutan, hingga langkah pengawasan penindakan di lapangan.
Ketua DPP Himpunan Keselamatan Transportasi Masyarakat (Hikatama) Irwan Nasir pun menyampaikan dukungannya. Bahkan menurutnya, guna optimaliasi diperlukan pengawasan secara ketat dan berkala.
"Kita melihat adanya upaya serius dalam penanganan truk Odol. Hal ini ditandai dengan berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Diantaranya aturan normalisasi bagi kendaraan yang melebihi batas dimensi. Artinya Pemerintah bekerja serius dan kita harus mendukung upaya tersebut," kata Irwan.
Meski begitu, upaya zero kendaraan Odol juga harus didukung oleh pihak perusahaan. Komitmen kedua belah pihak harus sejalan. Ditambah dengan turut sertanya kontribusi masyarakat dalam memberikan pengawasan.
Disampaikannya lagi, penanganan Odol harus dilihat dari semua aspek. Terutama faktor penyebabnya. Kenapa angkutan barang banyak melanggar aturan. Karena itu, pemerintah harus mampu mencari akar permasalahanya.
"Kita tidak bisa menduga-duga apa penyebabnya. Misalnya mengenai tarip angkutan barang yang diterapkan apakah proporsional tanpa merugikan para pihak, kelas dan kualitas infrastruktur jalan kita apakah sudah seragam untuk mendukung dimensi kendaraan yang beroperasi. Begitu juga regulasi yang dikeluarkan pemerintah apakah sudah berlandaskan kepada sistim angkutan barang yang berkeselamatan. Semua pertanyaan tersebut harus dianalisa secara komprehenship, sehingga akar masalahnya bisa didapat,” ujar irwan lagi.
Sementara, Sekeretaris Jenderal DPP Hikatama Harmaini Wibowo menyatakan, melalui organisasi insan keselamatan transportasi ini siap mengambil peran untuk ikut berkolaborasi mencari solusi menangani permasalahan truk Odol.
Aksi nyata Hikatama yang sudah dilakukan diantaranya turut berperan dengan mengedukasi pelaku usaha dan sopir dalam berbagai penyuluhan. Hikatama juga langsung turun dalam beberapa kali operasi di jalan Tol Pekanbaru-Bangkinang (Permai).
Selama masa pandemi Covid-19, khususnya saat pemberlakukan PPKM Level 4, Hikatama juga melakukan penggalangan dana serta bantuan sembako untuk sopir berbagai angkutan yang terdampak secara ekonomi.
“Kita, HIKATAMA akan melakukan mitigas dalam penanganan praktik angkutan Odol ini dengan cara brainstorming permasalahan dengan memfasilitsi pelatihan dan assessment pengemudi angkutan barang yang ada di Riau ini.
Dalam pelaksanaanya nanti kita melibatkan pengusaha disektor angkutan barang dan asosiasi yang menaungi angkutan barang yang ada di Riau.
“Pengemudi berperan positif dalam penanganan ODOL ini karena mereka ujung tombaknya, jadi kita mencoba dari sisi pengemudi” tutur harmaini
Melalui pelatihan dan assessment pengemudi nantinya setidaknya dapat membentuk karakter pengemudi angkutan barang yang handal, profesional serta memiliki nilai jual tinggi dan bertanggung jawab dengan bidang pekerjaannya.
“Ini ada kaitannya dengan praktek angkutan Odol. Kalaulah pengemudinya profesional tentu mereka tau aturan dan bisa saja mereka akan menolak pekerjaan yang tidak sesuai ketentuan, coba kita bandingkan dengan angkutan Udara dengan moda pesawat terbang apakah Pilotnya mau menerbangkan armada yang tidak layak? atau menjalankan sistem tidak sesuai standar keselamatan jawabnya tentu saja tidak, nah seperti itulah kira-kira gambarannya,” ungkap harmaini lagi.
Harmaini kemudian menambahkan kegiatan pelatihan dan assessment pengemudi angkutan barang akan dikerjasamakan dengan Pemerintah Daerah serta lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan assessment tersebut.
“Kita bekerjasama dengan lembaga Sertipikasi Profesi ( LSP) yang ditunjuk oleh BNSP ( Badan Nasional Sertifikasi Profesi) sehingga dalam pelaksanannya dapat berjalan dengan baik disamping itu perlu juga kegiatan ini mendapat dukungan dari Pemerintah.
“Target sekitar 100 orang pengemudi angkutan barang yang di rencanakan untuk mengikuti pelatihan dan assessment, mudah - mudahan dapat terlaksana, perkiraan waktunya akan dilaksanakan sekitar bulan November tahun ini," tutup Harmaini.**