Iniriau.com, PEKANBARU - Bank Indonesia menyelenggarakan Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2021 yang mengangkat tema "Bangkit dan Optimis: Sinergi dan Inovasi untuk Pemulihan Ekonomi". Pada tahun 2022 nanti, BI memproyeksikan pertumbuhan ekonomi mencapai angka 4,7 - 5,5 persen.
Pertemuan ini merupakan acara tahunan, yang bertujuan untuk menyampaikan pandangan Bank Indonesia mengenai kondisi perekonomian terkini, tantangan dan prospek ke depan serta arah kebijakan Bank Indonesia. Arah kebijakan tersebut, diharapkan dapat menjadi landasan dalam mewujudkan langkah bersama untuk memulihkan ekonomi Riau dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
PTBI 2021 dilaksanakan dalam suatu rangkaian, yang diawali dengan paparan dari Kantor Pusat Bank Indonesia dan Arahan Presiden Republik Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan paparan dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Riau. Pertemuan ini dihadiri oleh Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yaitu Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Riau, Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, dan Danrem 031 Wira Bima. Selain itu, juga hadiri Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Riau, seluruh Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota, kalangan Perbankan, Pesantren dan Instansi terkait lainnya.
Gubernur Bank Indonesia menyebutkan, bahwa sinergi kebijakan yang erat dan kinerja perekonomian tahun 2021 menjadi modal untuk semakin bangkit dan optimis akan pemulihan ekonomi Indonesia yang lebih baik pada tahun 2022. Penguatan sinergi dan inovasi ditujukan, untuk menciptakan imunitas masal dari pandemi Covid-19 dan pembukaan kembali sektor ekonomi prioritas, mendorong pemulihan ekonomi dalam jangka pendek melalui kebijakan peningkatan permintaan, serta memperkuat pertumbuhan yang lebih tinggi dalam jangka menengah melalui kebijakan reformasi struktural.
Presiden RI, Joko Widodo, dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi atas sinergi dan komunikasi yang terjalin intens dan baik diantara jajaran otoritas, baik antara BI, OJK, LPS, dan Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Keuangan. Hal ini menjadi kunci dalam mengelola dampak varian delta Covid 19, terhadap perekonomian nasional di 2021 sehingga setiap permasalahan kecil dapat terselesaikan.
Kepala Bank Indonesia Provinsi Riau, Decymus menyampaikan, bahwa momentum pemulihan pertumbuhan ekonomi perlu terus dijaga. Pertumbuhan tersebut harus didukung oleh peningkatan inklusi ekonomi, sehingga lebih optimal dalam memperbaiki kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial.
"Salah satu langkah strategis yang didorong oleh BI Riau, yaitu digitalisasi perekonomian dan pengembangan UMKM. Pada tahun 2021, BI Riau bersinergi dengan seluruh Pemerintah Daerah di wilayah Riau membentuk Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD). Dengan terbentuknya TP2DD, seluruh pihak dapat saling bersinergi dan bekerja sama secara optimal untuk mendorong akselerasi dan perluasan implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemda (ETPD) di seluruh wilayah Provinsi Riau, terutama dari sisi pendapatan daerah sehingga dapat meningkatkan kemandirian fiskal daerah.
Selain mendorong implementasi ETPD, Bank Indonesia juga mengakselerasi penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), yang dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melakukan transaksi ekonomi dan menjadi solusi bagi usaha mikro, subsisten dan kecil untuk meningkatkan omset dan skala usahanya," ungkap Decymus kepada Iniriau.com, Kamis (25/11).
Decymus menambahkan, dalam kegiatan Gerakan Riau Berwakaf, QRIS menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan dalam meningkatkan kesadaran untuk berwakaf di kalangan milenial.
Dalam rangka pengembangan UMKM, BI Riau mengambil tiga upaya nyata yaitu melalui peningkatan daya saing, digitalisasi dan korporatisasi. Peningkatan daya saing dilakukan, melalui edukasi dan kurasi dari narasumber ahli.
BI Riau juga secara aktif mendorong digitalisasi UMKM yaitu dari sisi produksi, pemasaran produk dan penggunaan digital payment seperti QRIS dalam pembayaran transaksinya. Selanjutnya, korporatisasi perlu didorong untuk memperkuat sisi kelembagaan dan kelangsungan usaha UMKM. **