Iniriaucom, PEKANBARU - Guna mempertanyakan sejauh mana progres program kerja tahun anggaran 2022, Komisi IV DPRD Pekanbaru menggelar hearing dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Pekanbaru, Senin (14/03).
Rapat dengar pendapat atau hearing tersebut, dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru Nurul Ikhsan didampingi seluruh anggota, sekaligus mempertanyakan beberapa progres kegiatan kepada Pelaksana Tugas (Plt) Dinas Perkim Kota Pekanbaru, Indra Pomi Nasution. Nurul Ikhsan mengatakan, tujuan pemanggilan Dinas Perkim tersebut untuk mempertanyakan progres kegiatan di tahun 2022.
“ Kita (Komisi IV) ingin mengetahui sampai sejauh mana pelaksanaannya pada tahun ini. Dengan adanya pemanggilan ini, maka diharapkan masalah klasik yang ada di Kota Pekanbaru bisa selesai satu per satu,” ungkap Nurul Ikhsan. Dijelaskan Nurul, Komisi IV DPRD Pekanbaru menanyakan kinerja dari kontraktor serta pengawasan dari konsultan pengawas dari Dinas Perkim mengenai masalah kegiatan pembuatan saluran drainase.
“ Selama ini drainase itu kalau ke dalam sesuai kontrak itu 1 meter, pas dikondisi jalan yg mendaki itu dia tetap membuat drainasenya tetap 1 meter. Jadi intinya bagaimana air itu mengalir ke aliran sungai (akhir),” terangnya. Nurul mengaku heran, dengan adanya pemaparan dari Dinas Perkim Pekanbaru terkait permasalahan pengurangan anggaran.
“Seluruh anggaran kegiatan Dinas Perkim sebesar Rp: 150 Miliar, termasuk anggaran rutin dan gaji itu ada pemotongan lagi sekitar Rp: 50 Miliar,” ujarnya.
Nurul berharap Dinas Perkim dapat membuat perencanaan kontur elevasi saluran drainase sesuai dengan kontur jalan agar tidak lagi menimbulkan titik-titik banjir baru di Kota Pekanbaru. Politisi Gerindra ini juga menambahkan, dalam rapat ini Komisi IV DPRD Pekanbaru juga membahas terkait program rumah layak huni. Dimana pada tahun 2022 ini, ada sebanyak 216 unit pembangunan program rumah layak huni.
“ Untuk anggaran program layak huni ini ada dari bantuan provinsi, kementerian dan juga APBD Kota,” ungkap Nurul. Dalam rapat tersebut juga dihadiri Wakil Ketua, Jepta Sitohang dan Sekretaris Komisi Rois beserta anggota lainnya Hj Masni Ernawati, Ali Suseno, Robin Eduar, Roni Pasla, Sigit Yuwono ST, Wan Agusti dan Zulfahmi SE. (Adv)