iniriau.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan, pemerintah tak mengalokasikan anggaran khusus untuk penanganan pandemi Covid-19 di APBN 2023. Hal ini disampaikan Menkeu saat konferensi pers usai sidang kabinet paripurna terkait Nota Keuangan dan RAPBN 2023 di Istana Negara Jakarta, Senin (8/8/22).
Dalam RAPBN 2023 dikatakan, anggaran kesehatan menjadi Rp168,4 triliun atau naik lebih tinggi dari tahun ini yang sebesar Rp133 triliun.
"Anggaran kesehatan tidak lagi memberikan alokasi khusus untuk pandemi, namun anggaran kesehatan yang reguler akan naik," ujarnya usai sidang kabinet, Senin (8/8/22) sebagaimana kami lansir dari CNNIndonesia.com.
Menurutnya anggaran ini tetap tinggi untuk memperkuat sistem kesehatan di tanah air, mulai dari perbaikan hingga pembangunan fasilitas kesehatan baru, terutama di wilayah-wilayah yang belum terjangkau.
Di sisi lain, bendahara negara ini juga menyebutkan anggaran yang tetap ada tahun depan adalah untuk pendidikan. Sebab, fokus utama pemerintah masih pada perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Kemudian anggaran pembangunan infrastruktur juga tetap ada pada 2023. Ini untuk memastikan bahwa proyek-proyek yang sudah disusun saat ini bisa selesai paling lambat 2024.
"Instruksi bapak presiden sebelumnya adalah untuk menyelesaikan proyek. Jadi jangan sampai ada proyek baru yang kemudian tidak selesai pada akhir tahun atau tahun 2024," jelasnya.
Selain itu, anggaran subsidi energi juga akan tetap ada pada tahun depan. Jumlahnya pun dipastikan akan lebih tinggi dari tahun ini.
"Subsidi dan kompensasi yang tahun ini diperkirakan mencapai Rp502 triliun, tahun depan juga masih akan sangat besar yang nanti angka finalnya akan disampaikan oleh bapak presiden," pungkasnya.*