Iniriau.com, PEKANBARU - Selama ini Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru diduga mengenyampingkan dunia pendidikan, Pemko Pekanbaru tidak memaksimalkan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru untuk pendidikan. Seharusnya, APBD dipergunakan sebesar 20 persen untuk pendidikan.
Hal itu terungkap setelah Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pekanbaru 'menguliti' Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Pekanbaru dalam pertemuan yang berlangsung pada Senin (10/10).
Ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru, Aidil Amri menyatakan, bahwa selama ini Disdik Kota Pekanbaru hanya kebagian 8 persen dari besaran APBD Kota Pekanbaru, anggaran itupun dicampurkan adukan dengan anggaran rutin di Disdik Kota Pekanbaru.
"Ternyata tidak sampai 20 persen selama ini. Lebih kurang 8 persen, itupun digabungkan dengan gaji," tegas Ketua Komisi III DPRD Kota Pekanbaru Aidil Amri seusai hearing.
Padahal, besaran 20 persen ini wajib dialokasikan seusai dengan perintah Undang-undang. Besaran 20 persen ini diluar dari tanggungan anggaran rutin dari Disdik Kota Pekanbaru.
"Ini wajib, karena perintah UU," sambung Aidil.
Kedepannya, Komisi III DPRD Pekanbaru di bawah kepemimpinannya akan memperjuangkan besaran 20 persen itu dalam APBD Kota Pekanbaru di tahun 2023.
"Kita minta tahun 2023 harus 20 persen, itu diluar gaji. Jangan lagi main kucing-kucingan," tukasnya.
Sementara itu, Kadisdik Kota Pekanbaru, Ismardi Ilyas menyebutkan, bahwa OPD nya mengusulkan Rp713 miliar dalam Rancangan APBD Kota Pekanbaru Tahun 2023. Besaran itupun dianggap masih kurang, dan akan berusaha mencari celah penambahan.
"Masih kurang sebenarnya, kita butuh lebih banyak dari itu. Tapi memang begitu tersedia, dan kita sekarang sedang mengusahakan agar bisa ditambah lagi," kata Ismardi Ilyas singkat. (Adv)