Iniriau.com, PEKANBARU – Terkait pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun 2023 dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Riau melakukan rapat kerja, di Ruang Rapat Bapemperda DPRD Provinsi Riau, Senin (7/11).
Rapat ini dipimpin Wakil Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Riau, Ma'mun Solikhin, didampingi oleh Tenaga Ahli (TA) Komisi I hingga V DPRD Provinsi Riau.
Wakil Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Riau Ma'mun Solikhin mengingatkan untuk bisa menimbang Ranperda prioritas mengingat situasi politik di 2023 yang bisa saja merepotkan.
"Nanti kita agak strict lah, kalau tidak siap, kita coret saja. Kalau ada kesulitan-kesulitan di Kemendagri, segera lapor," ujar Ma'mun Solikhin.
Juga dalam raker ini, Kabiro Hukum Pemprov Riau, Elly Wardhani menghimbau untuk hanya memasukkan Ranperda yang bisa diselesaikan akhir tahun ini ke anggaran tahun 2023.
Wakil Ketua Bapemperda DPRD Provinsi Riau Ma’mun Solikhin turut memberi masukan agar Ranperda ini dapat disesuaikan dengan kondisi geografis di Provinsi Riau.
“Kita harus memetakan Ranperda ini khususnya daerah secara geografis agak mirip dengan daerah kita. Sebagai contoh seperti di pesisir pantai, pulau kecil, dan sungai ,” ujar Ma’mun Solikhin.
Bukan hal itu saja, konsep Ranperda juga harus matang sebelum dilanjutkan ke Pansus.
Adapun dari keterangan TA, sejauh ini dari 18 Ranperda yang ada, dua yang tidak dilanjutkan, dan tiga sudah dalam tahap pembahasan oleh Panitia Khusus (Pansus). (Gallery)