iniriau.com, Siak – Ketegangan memuncak antara DPRD Siak dan BUMD setelah Direktur PT Sarana Pembangunan Siak (SPS) Bob Novitriansyah dan Direktur PT Samudera Siak (SS) Juprizal mangkir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar oleh DPRD Siak pada Senin (3/2/2025). Rapat tersebut bertujuan untuk membahas pengelolaan Pelabuhan Tanjung Buton, yang kini menjadi sorotan utama.
Kecewa dengan ketidakhadiran pihak BUMD, Wakil Ketua Komisi II DPRD Siak, Sabar Sinaga, menegaskan pihaknya ingin mendengar langsung tentang perkembangan dan masalah yang dihadapi di kawasan Industri Tanjung Buton. PT SPS adalah milik Pemda Siak, seharusnya mereka patuh dan memberikan informasi yang jelas. Jangan abaikan panggilan rakyat.
Sabar menilai bahwa ketidakhadiran direksi BUMD menunjukkan sikap yang tidak bertanggung jawab.
"Kami sudah mendapat informasi tentang masalah yang dihadapi, tapi mereka malah mengabaikan undangan kami. Apa maksudnya itu? Kami ingin tahu bagaimana perkembangan pelabuhan ini, terutama setelah ada rekomendasi Pansus BUMD yang belum ditindaklanjuti pemerintah," tambahnya.
Kekecewaan DPRD semakin mendalam setelah mengetahui bahwa pengelolaan Pelabuhan Tanjung Buton kini sudah dialihkan kepada KSOP, bukan lagi PT SS.
"Ini adalah kemunduran besar bagi PT SS dan BUMD Siak secara keseluruhan. Mereka harus bertanggung jawab terhadap pemerintah dan masyarakat Siak. Keadaan ini merugikan kita semua," ungkap Sabar dengan nada kesal.
Sabar juga mengingatkan Pemkab Siak untuk serius mengawasi BUMD yang ada. BUMD harus memberikan kontribusi yang nyata, bukan hanya sekedar gaji tanpa hasil.
"Jangan biarkan pengelolaan yang ngawur merugikan rakyat," tegasnya.
Selain itu, ia juga meminta agar DPRD Siak periode 2024-2029 untuk melanjutkan rekomendasi terkait Pansus BUMD, agar BUMD benar-benar memberikan dampak positif bagi daerah.
"Harus ada kontribusi nyata berupa PAD dan penyerapan tenaga kerja. Jangan sampai pengalihan kelola ini justru menjadi 'kado pahit' untuk masyarakat Siak di awal tahun 2025," pungkasnya.**