iniriau.com, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau tengah menghadapi defisit anggaran sebesar Rp1,5 triliun, sementara tunda bayar kegiatan melonjak hingga lebih dari Rp2,2 triliun. Situasi ini menjadi polemik di kalangan pejabat daerah.
Gubernur Riau Abdul Wahid terang-terangan mengaku pusing menghadapi kondisi ini, sementara Wakil Gubernur SF Hariyanto justru menilai defisit ini masih dalam batas wajar dan tidak perlu dirisaukan.
Salah satu penyebab utama krisis ini adalah turunnya pendapatan Participating Interest (PI) dari sektor minyak dan gas. Jika pada 2023 Riau masih menikmati Rp1,6 triliun dari PI, pada 2024 jumlahnya anjlok menjadi hanya Rp200 miliar.
SF Hariyanto menjelaskan bahwa hal ini terjadi karena PT Pertamina Hulu Rokan (PHR) mengalokasikan sebagian besar dananya untuk mengejar target produksi 1 juta barel per hari.
"PHR tengah menggenjot produksi besar-besaran. Biaya operasional meningkat, sehingga dividen yang seharusnya menjadi pemasukan daerah justru digunakan untuk operasional. Akibatnya, PI yang kita terima pada 2024 turun drastis menjadi Rp200 miliar," jelasnya, Senin (17/3).
Tak hanya itu, keterlambatan transfer dana dari pemerintah pusat dan rendahnya realisasi pendapatan pajak kendaraan yang hanya mencapai 58 persen dari target turut memperparah situasi keuangan daerah.
Saat rapat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) di Balai Serindit, Gedung Daerah Pekanbaru, Rabu (12/3), Gubernur Abdul Wahid secara terbuka mengungkapkan keresahannya.
"Sejak Riau berdiri, belum pernah ada tunda bayar sebesar ini. Ini situasi yang sangat berat," ujarnya dengan raut wajah serius.
Sebaliknya, Wakil Gubernur SF Hariyanto tampak lebih tenang, bahkan menegaskan bahwa situasi ini bukan sesuatu yang luar biasa.
"Tidak perlu risau, ini hal yang biasa terjadi. Saya yakin Pak Gubernur akan menyelesaikannya dengan baik," katanya.
Di sisi lain, Wakil Ketua DPRD Riau, Parisman Ihwan, menyoroti lemahnya perencanaan keuangan daerah.
"Masalah utama ada pada tata kelola keuangan yang kurang matang. Asumsi belanja terlalu tinggi dibandingkan dengan pendapatan yang sebenarnya bisa direalisasikan," kritiknya.
Kini, masyarakat menanti bagaimana solusi konkret Pemprov Riau dalam menghadapi krisis ini. Apakah Gubernur Abdul Wahid mampu mengatasi situasi atau justru beban keuangan daerah akan semakin berat.**