iniriau.com, Pekanbaru – Puluhan massa yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Pusat LSM Barisan Suara Rakyat Bersatu menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau, Jumat (11/4/2025). Mereka menuntut transparansi dalam penanganan kasus dugaan korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif di lingkungan Sekretariat DPRD Riau.
Aksi ini digelar sebagai bentuk protes terhadap lambannya proses audit yang dilakukan BPKP, yang dinilai turut menghambat jalannya proses hukum oleh Polda Riau.
“Kami ingin ada keterbukaan. Jangan sampai publik terus dibiarkan bertanya-tanya soal sejauh mana perkembangan kasus ini,” ujar Kornel, koordinator lapangan.
Para demonstran juga mendesak agar BPKP segera mengumumkan hasil perhitungan kerugian negara. Menurut mereka, sudah terlalu lama kasus ini bergulir tanpa kejelasan siapa yang bertanggung jawab.
“Kasus ini sudah hampir setahun berjalan tanpa ada satu pun tersangka. Ini menciptakan kesan seolah-olah ada yang ditutup-tutupi,” tambah Kornel.
Selain menyoroti lambannya audit, massa juga menekankan pentingnya peran lembaga negara seperti BPKP dalam menjaga kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum.
Aksi berlangsung damai dengan pengawalan dari aparat kepolisian. Para demonstran berjanji akan kembali turun ke jalan jika tuntutan mereka tidak segera direspons oleh pihak terkait.**