iniriau.com, PEKANBARU - Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) SMA sederajat masih menyisakan tantangan tersendiri di Provinsi Riau. Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, Erisman Yahya, menjelaskan bahwa permasalahan utama bukan pada ketersediaan bangku, melainkan persepsi masyarakat yang cenderung mengejar sekolah negeri favorit.
“Di Pekanbaru misalnya, sebagian besar siswa berlomba-lomba masuk ke SMA 1 dan SMA 8. Padahal, jika mau lebih fleksibel, tidak akan ada masalah karena kapasitas sekolah kita sangat mencukupi,” ujarnya, Sabtu (3/5/2025).
Erisman menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Riau telah menyediakan daya tampung yang memadai sebagai upaya mendukung program wajib belajar 12 tahun. Hal ini sekaligus menjadi strategi menekan angka putus sekolah yang selama ini menjadi perhatian.
Ia juga mendorong calon peserta didik dan orang tua untuk mulai mempertimbangkan sekolah lain, termasuk sekolah swasta yang telah didukung pemerintah melalui program Bosda Afirmasi. “Fokus utama seharusnya bukan pada nama besar sekolah, tapi bagaimana semangat belajar siswa itu sendiri,” ucapnya.
Di sisi lain, Pemprov Riau juga telah menerbitkan surat edaran untuk meringankan beban biaya pendidikan, seperti uang kegiatan, buku, dan perpisahan. Ini menjadi langkah konkret untuk memastikan proses belajar mengajar berjalan tanpa hambatan ekonomi.
Menanggapi kebijakan nasional, Erisman menyebut bahwa program Sekolah Rakyat juga akan segera diluncurkan di setiap kabupaten/kota di Riau. Fasilitas awal akan menggunakan gedung asrama haji, sementara proses rekrutmen guru dilakukan oleh Kementerian Sosial, dengan harapan mereka kelak diangkat menjadi PNS.
Dalam momentum Hari Pendidikan Nasional 2025, Erisman mengajak semua pihak untuk memperkuat komitmen dalam membangun sistem pendidikan yang lebih adil dan merata. “Semangat kita hari ini adalah memastikan setiap anak di Riau punya akses pendidikan yang layak, di mana pun mereka berada,” pungkasnya.**