iniriau.com, JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B. Najamudin menaruh perhatian serius terhadap eskalasi konflik bersenjata di Asia Barat. Ia menyoroti dampak lanjutan dari perang Palestina, memanasnya hubungan Iran dan Israel, serta keterlibatan militer Amerika Serikat.
“Perang yang tak kunjung reda di Palestina kini diperparah dengan konflik baru antara Iran dan Israel, ditambah serangan Amerika terhadap Iran. Ini mengancam stabilitas kawasan dan berdampak besar pada jalur penerbangan, pelayaran, dan perekonomian dunia, termasuk Indonesia,” ujar Sultan saat membuka Sidang Paripurna ke-14 Masa Sidang V DPD RI di Kompleks Parlemen, Selasa (24/6/2025).
DPD RI menyerukan seluruh pihak agar menahan diri dan tidak memperburuk situasi, serta lebih mengedepankan perundingan damai dan solusi diplomatik. Sultan juga mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia dalam mengevakuasi WNI dari kawasan konflik dan memastikan keselamatan mereka.
“Peran aktif KBRI sangat penting dalam situasi ini. Jangan sampai ada WNI yang menjadi korban,” tegasnya.
Sidang paripurna juga membahas laporan penyerapan aspirasi masyarakat di daerah. Anggota DPD RI dari Sumatera Utara, Pdt. Penrad Siagian, menyampaikan sorotan Komite I terhadap pelaksanaan UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN, khususnya sistem SIASN dan kebijakan PPPK yang dinilai belum berpihak pada tenaga honorer.
“Distribusi ASN, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan di daerah terpencil seperti Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Bengkulu masih timpang,” jelas Penrad.
Komite III juga menyoroti dampak konsumsi Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) terhadap kesehatan remaja. Penrad menyebut belum adanya regulasi kuat terkait iklan MBDK serta minimnya integrasi data dan edukasi kesehatan dalam kurikulum sekolah.
Sementara itu, Senator Bali Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra menyampaikan keluhan warga Bali terkait banyaknya WNA yang membeli dan menguasai properti. Hal ini menyebabkan masyarakat lokal sulit bersaing di pasar properti.
“DPD RI akan segera berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Hukum untuk membahas aturan kepemilikan properti oleh WNA,” ujar Ida Bagus.
Ia juga menyoroti perlunya integrasi Koperasi Merah Putih dengan BumDes dan koperasi eksisting agar tidak terjadi tumpang tindih fungsi. Pemerintah diminta mendorong pendanaan melalui Himbara dengan prinsip kehati-hatian.
Anggota DPD RI dari Kalimantan Barat, Maria Goreti, menilai pelayanan publik lewat Mall Pelayanan Publik (MPP) masih belum optimal. “Koordinasi antar instansi lemah, SDM terbatas, dan fasilitas belum memadai. MPP cenderung proyek fisik tanpa orientasi kualitas layanan jangka panjang,” jelasnya.
Sementara itu, dari Papua Barat, Senator Filep Wamafma mengungkapkan keluhan nelayan terkait akses bahan bakar dan sarana produksi. Ia mendorong pemerintah membangun SPBN (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan) di wilayah pesisir strategis.
Laporan aspirasi masyarakat dari seluruh daerah ini akan ditindaklanjuti melalui Rapat Dengar Pendapat oleh alat kelengkapan DPD RI selama Masa Sidang V.**