iniriau.com, Jakarta — Presiden Prabowo Subianto sukses mencetak sejumlah capaian penting dalam lawatan diplomatiknya ke berbagai negara. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Tamsil Linrung, menyebut kunjungan tersebut sebagai tonggak baru dalam sejarah diplomasi Indonesia di era global multipolar.
"Langkah-langkah Presiden mencerminkan keberanian dalam merumuskan arah baru politik luar negeri Indonesia yang lebih dinamis dan terukur," kata Tamsil usai Sidang Paripurna DPD, Kamis (17/7/2025).
Keterlibatan aktif Indonesia di KTT BRICS, pembicaraan strategis dengan Uni Eropa, serta keberhasilan menegosiasikan tarif ekspor dengan Donald Trump, menjadi sorotan utama. Menurut Tamsil, bergabungnya Indonesia sebagai anggota penuh BRICS sejak awal 2025 mempertegas keberpihakan terhadap tatanan dunia multipolar.
"BRICS menjadi panggung strategis negara berkembang. Bergabung di dalamnya memperluas pengaruh Indonesia dan memperkuat posisi kita dalam percaturan geopolitik dunia," ujarnya.
Ia juga menyoroti pencapaian signifikan dalam negosiasi perdagangan dengan AS, di mana tarif ekspor produk Indonesia berhasil ditekan dari 32% menjadi 19%. Hal ini, menurutnya, akan membuka peluang besar bagi sektor industri dan komoditas daerah.
“Ini bukan sekadar soal angka tarif, tapi bukti bahwa pendekatan Presiden berhasil menempatkan Indonesia dalam posisi tawar yang tinggi,” ucap Tamsil.
Produk unggulan seperti kakao, kopi, udang, hingga karet yang berasal dari daerah-daerah kini memiliki daya saing lebih baik di pasar Amerika Serikat. “Dampaknya langsung ke daerah. Ketika ekspor meningkat, maka petani, nelayan, dan pelaku industri lokal juga yang merasakan manfaatnya,” tambahnya.
Namun, Tamsil mengingatkan adanya tantangan dari potensi masuknya produk pertanian AS dengan tarif nol persen. Menurutnya, hal itu harus diantisipasi agar tidak menggerus ketahanan pangan nasional dan program hilirisasi pertanian.
"Ketika pintu dibuka lebar, kita perlu memastikan bahwa rumah kita cukup kuat untuk bersaing. Bukan menutup diri, tapi membentengi dengan daya saing," tegas mantan pimpinan Banggar DPR itu.
Ia juga menekankan pentingnya konektivitas antara arah diplomasi nasional dengan pembangunan daerah. DPD, kata dia, akan terus mengawal agar kerja sama luar negeri benar-benar memberi manfaat konkret di level lokal.
"Setiap langkah Presiden di panggung internasional harus berakar ke kebutuhan rakyat di daerah. Diplomasi tak boleh lepas dari realitas pembangunan," tandasnya.**