iniriau.com, PEKANBARU – Pemerintah Kota Pekanbaru terus mengintensifkan upaya penurunan angka stunting melalui berbagai program strategis. Selain mengoptimalkan program internal, pemerintah daerah juga mendorong keterlibatan pihak swasta dalam mendukung pemenuhan gizi bagi anak-anak yang berisiko mengalami stunting.
Wali Kota Pekanbaru, Agung Nugroho, menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2025 lalu, pemerintah kota telah berhasil menangani lebih dari 3.000 kasus stunting. Ia menegaskan, ke depan Pemko menargetkan Pekanbaru dapat mencapai kondisi bebas stunting.
“Kita ingin Pekanbaru bisa mencapai zero stunting,” ujarnya, Jumat (20/2/2026).
Menurutnya, peran dunia usaha sangat dibutuhkan dalam mendukung percepatan penanganan stunting. Hal ini mengingat keterbatasan kemampuan anggaran daerah, terutama setelah adanya pengurangan transfer dana dari pemerintah pusat.
“Tahun ini transfer kas daerah dari pusat berkurang sekitar Rp400 miliar. Karena itu kami mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama membangun Pekanbaru, termasuk dalam penanganan stunting,” jelasnya.
Sebagai langkah konkret, Pemko Pekanbaru telah membentuk Badan Stunting Pekanbaru yang menerapkan pola pendampingan melalui program bapak asuh atau bapak angkat bagi anak stunting. Dalam pelaksanaannya, Dinas Kesehatan bersama camat, lurah, RT, RW hingga kader posyandu akan melakukan pendataan anak berisiko maupun yang sudah mengalami stunting.
Data tersebut kemudian akan disinergikan dengan pihak perusahaan atau badan usaha agar penyaluran bantuan dapat tepat sasaran. Bantuan nantinya dapat disalurkan melalui posyandu yang berada di wilayah masing-masing.
Agung menjelaskan, estimasi kebutuhan anggaran penanganan stunting untuk satu anak mencapai sekitar Rp1,2 juta per bulan dengan masa intervensi selama tiga bulan.
“Nantinya badan usaha bisa bekerja sama dengan kader posyandu. Dana yang disalurkan akan dikelola kader posyandu untuk penyediaan makanan bergizi dan langsung diberikan kepada anak yang membutuhkan,” tutupnya.**