iniriau.com, PEKANBARU — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau kembali meningkat pada awal 2026. Luas area terbakar tercatat mencapai 2.713 hektare hingga akhir Maret, dengan lonjakan kejadian dalam lima pekan terakhir mencapai 161 persen.
Berdasarkan pemantauan, hingga 26 Maret terdapat 335 titik panas di Riau, atau sekitar setengah dari total hotspot di Pulau Sumatra. Kabupaten Bengkalis dan Pelalawan menjadi wilayah paling rawan. Kapolda Riau Irjen Herry Heryawan menegaskan, penanganan karhutla tidak bisa lagi hanya berfokus pada pemadaman. Menurutnya, kebakaran lahan merupakan kejahatan lingkungan yang harus ditangani dari sumbernya.
“Ini bukan sekadar bencana alam, tapi kejahatan. Penanganannya harus menyasar pelaku hingga aktor di baliknya, termasuk korporasi,” ujarnya, Jumat (27/3/2026).
Ia menyebut lemahnya penegakan hukum selama ini menjadi salah satu penyebab karhutla terus berulang. Denda ratusan miliar rupiah terhadap perusahaan pelanggar belum sepenuhnya tertagih, bahkan sebagian masih beroperasi.
Sebagai langkah baru, Polda Riau mengusung konsep green policing, yakni pendekatan yang menggabungkan penegakan hukum dengan upaya pelestarian lingkungan. Program ini mencakup pencegahan, edukasi masyarakat, hingga pemulihan ekosistem. Selain itu, pengawasan diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor serta pemanfaatan teknologi e-policing untuk memantau hotspot secara real time.
Meski demikian, tantangan tetap ada. Tingginya sentimen negatif di media sosial menunjukkan sebagian masyarakat masih meragukan efektivitas penanganan karhutla.
Dengan puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus, aparat menilai upaya pencegahan harus segera diperkuat guna menghindari meluasnya kebakaran dan kabut asap lintas negara. “Penanganan harus berubah, tidak lagi reaktif tapi preventif dan berkelanjutan,” tegasnya.**