iniriau.com, PEKANBARU – Bupati Bengkalis Hj. Kasmarni menghadiri rapat penyampaian hasil deteksi Participating Interest (PI) 10 persen wilayah kerja migas di Provinsi Riau yang digelar Pemerintah Provinsi Riau bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Rabu (24/6/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Melati, Kantor Gubernur Riau itu dipimpin Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah I KPK RI Brigjen Pol. Agung Yudha Wibowo. Hadir pula Plt Gubernur Riau SF Hariyanto, Kepala BPKP Riau Evenri Sihombing, serta para kepala daerah se-Provinsi Riau.
Dalam forum tersebut, KPK menyoroti pentingnya penguatan tata kelola Participating Interest 10 persen agar manfaat pengelolaan sumber daya migas dapat memberikan dampak maksimal bagi daerah penghasil. KPK juga memaparkan sejumlah hasil deteksi yang diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam memperbaiki sistem pengelolaan PI di daerah.
Brigjen Pol. Agung Yudha Wibowo menegaskan bahwa sinergi antara pemerintah daerah, BUMD, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) menjadi faktor penting dalam memastikan tata kelola PI berjalan transparan, akuntabel, dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
Sementara itu, Plt Gubernur Riau SF Hariyanto menyambut baik masukan dan rekomendasi yang disampaikan KPK. Menurutnya, hasil deteksi tersebut akan menjadi pijakan bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembenahan dan penguatan pengelolaan PI 10 persen di Riau.
Pada kesempatan yang sama, Bupati Bengkalis Kasmarni menyampaikan aspirasi agar PT Bumi Laksamana Jaya (BLJ) selaku BUMD milik daerah mendapat kesempatan yang lebih luas dalam aktivitas strategis sektor minyak dan gas bumi.
Kasmarni menilai keterlibatan yang lebih besar bagi PT BLJ akan membuka peluang peningkatan pendapatan daerah sekaligus memperkuat kontribusi BUMD terhadap pembangunan Kabupaten Bengkalis.
“Kami berharap PT BLJ dapat memperoleh kepercayaan lebih besar untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan strategis sektor migas. Dengan begitu, manfaat ekonomi yang dihasilkan dapat kembali kepada masyarakat melalui peningkatan PAD dan program pembangunan daerah,” ujarnya.
Ia optimistis PT BLJ memiliki potensi untuk berkembang dan berperan lebih signifikan dalam mendukung pengelolaan sektor migas di Bengkalis maupun Riau secara umum.
Turut mendampingi Bupati Bengkalis dalam kegiatan tersebut, Sekretaris Daerah Ersan Saputra TH, Inspektur Daerah Radius Akima, Kepala Bapenda Muhammad Thaib, Kepala Dinas Kominfotik Agus Sofyan, Kepala BPKAD Aready, Kepala Bappeda Rinto, Kepala DPMPTSP Khairi Fahrizal, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkalis.**