iniriau.com, Jakarta – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Riau memperkuat koordinasi dengan Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum RI guna menyelaraskan program kerja dan perencanaan anggaran Tahun 2026. Langkah ini dilakukan agar pelaksanaan program di daerah berjalan searah dengan kebijakan pemerintah pusat.
Pertemuan yang berlangsung di Gedung Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum, Jakarta, Rabu (1/7), dipimpin Kepala Kanwil Kemenkum Riau Rudy Hendra Pakpahan. Ia didampingi Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Yeni Nel Ikhwan, Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Dean Satria, serta jajaran terkait.
Dalam rapat tersebut, Kanwil Kemenkum Riau memaparkan sejumlah program yang menjadi prioritas, termasuk usulan belanja modal untuk peningkatan sarana dan prasarana kantor. Beberapa kebutuhan yang diajukan meliputi rehabilitasi rumah dinas, renovasi aula, hingga penataan area lobi sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.
Tak hanya membahas perencanaan anggaran, pertemuan itu juga dimanfaatkan untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan capaian kinerja sepanjang tahun berjalan. Berbagai kendala yang dihadapi di lapangan turut dibahas sebagai bahan penyusunan strategi guna mengoptimalkan pencapaian target organisasi.
Proyek revitalisasi instalasi listrik di lingkungan Kanwil Kemenkum Riau juga menjadi perhatian dalam koordinasi tersebut. Perkembangan pekerjaan, baik dari sisi fisik maupun realisasi anggaran, dipaparkan untuk memastikan pelaksanaannya tetap sesuai rencana.
Menanggapi paparan tersebut, Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum memberikan sejumlah masukan agar proses penyusunan program, pengalokasian anggaran, hingga pelaporan kegiatan dilaksanakan secara terukur, efektif, dan akuntabel.
Kepala Kanwil Kemenkum Riau Rudy Hendra Pakpahan menegaskan, koordinasi dengan pemerintah pusat merupakan langkah penting untuk memastikan setiap program yang dijalankan di daerah memiliki arah yang sama dengan kebijakan nasional.
"Melalui sinkronisasi ini kami ingin memastikan setiap usulan program dan anggaran dapat mendukung peningkatan kinerja organisasi. Seluruh anggaran akan dikelola secara transparan dan akuntabel agar berdampak langsung terhadap peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat," ujarnya.**