iniriau.com, JAKARTA - Pernyataan Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, , mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan publik. Ucapannya yang menantang para pengkritik program tersebut dinilai sejumlah pihak memperkeruh suasana di tengah perdebatan mengenai efektivitas dan besarnya anggaran MBG.
Gelombang kritik pun bermunculan dari berbagai kalangan. Sejumlah elemen mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di sejumlah kota dengan menyoroti alokasi anggaran MBG yang mencapai sekitar Rp335 triliun. Mereka menilai anggaran sebesar itu perlu diawasi secara ketat agar tepat sasaran dan tidak membuka ruang penyimpangan.
Di sisi lain, polemik juga disebut mulai terasa di internal Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS), organisasi yang selama ini dikaitkan dengan dukungan terhadap sejumlah program pemerintah.
Salah seorang tokoh Koalisi FORMAS, KH. Maksum Hidayatullah, menyayangkan pernyataan Hashim yang dinilai terlalu emosional. Menurutnya, perbedaan pandangan seharusnya dijawab melalui dialog, bukan dengan narasi yang berpotensi memicu ketegangan.
"Barangkali beliau keceplosan. Namun sebagai tokoh publik, setiap pernyataan tentu memiliki dampak yang luas," ujarnya.
Pandangan senada disampaikan Ferry Sibarani. Ia mengingatkan agar pemerintah dan seluruh pihak menjaga stabilitas politik serta mengedepankan komunikasi yang menyejukkan di tengah meningkatnya dinamika sosial.
Sementara itu, mantan pengurus FORMAS yang kini menjabat Wakil Direktur CAJ PWI Pusat, Yono Hartono, mengaku sejak awal memilih meninggalkan organisasi tersebut karena memiliki perbedaan pandangan terhadap gaya kepemimpinan Hashim. Menurutnya, organisasi seharusnya menjadi ruang yang terbuka terhadap kritik dan aspirasi masyarakat.
Perbedaan sikap tersebut memunculkan anggapan adanya dinamika di tubuh FORMAS. Meski demikian, belum ada pernyataan resmi dari pengurus pusat organisasi mengenai isu perpecahan yang beredar.
Polemik mengenai program MBG kini tidak hanya berkaitan dengan pelaksanaan program itu sendiri, tetapi juga menyangkut cara pemerintah membangun komunikasi dengan publik. Sejumlah pengamat menilai ruang dialog yang terbuka akan lebih efektif dalam meredam ketegangan dibandingkan pendekatan yang bersifat konfrontatif.
Di tengah besarnya anggaran yang dialokasikan untuk MBG, tuntutan terhadap transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan publik diperkirakan akan terus menguat. Pemerintah pun diharapkan mampu menjaga kepercayaan masyarakat dengan memastikan setiap kebijakan dijalankan secara terbuka, tepat sasaran, dan responsif terhadap kritik yang berkembang.**