iniriau.com, JAKARTA – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Riau terus mengakselerasi penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana (sarpras) untuk Tahun Anggaran 2027. Komitmen tersebut ditunjukkan melalui koordinasi langsung dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum RI di Jakarta, Rabu (1/7).
Pertemuan yang berlangsung di Gedung Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum itu dipimpin Kepala Kanwil Kemenkum Riau, Rudy Hendra Pakpahan. Agenda tersebut merupakan lanjutan dari koordinasi sebelumnya bersama Biro Perencanaan dan Biro Barang Milik Negara (BMN) guna memastikan usulan dari daerah selaras dengan kebijakan pemerintah pusat.
Dalam kesempatan itu, Rudy memaparkan sejumlah kebutuhan prioritas yang akan diusulkan pada anggaran 2027. Usulan tersebut mencakup pembangunan maupun rehabilitasi fasilitas kerja yang dinilai penting untuk mendukung pelaksanaan tugas, meningkatkan efektivitas organisasi, serta memperkuat pelayanan kepada masyarakat.
Ia menjelaskan, setiap usulan telah melalui proses identifikasi dan evaluasi kebutuhan di lapangan. Seluruh dokumen pendukung juga telah dipersiapkan secara lengkap, mulai dari Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya (RAB), rekomendasi teknis dari Dinas Pekerjaan Umum, hingga dokumen administrasi lainnya.
"Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana kami lakukan sejak awal agar proses penganggaran dapat berjalan lebih terarah. Seluruh usulan disusun berdasarkan kondisi nyata di lapangan dan didukung data serta dokumen teknis yang lengkap, sehingga diharapkan dapat menjadi prioritas dalam pembahasan anggaran tahun 2027," kata Rudy Hendra Pakpahan.
Menurutnya, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kinerja aparatur sekaligus meningkatkan kualitas layanan hukum kepada masyarakat.
Melalui koordinasi tersebut, Kanwil Kemenkum Riau berharap proses pembahasan usulan di tingkat pusat dapat berjalan optimal. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah juga diharapkan semakin kuat dalam mewujudkan tata kelola anggaran yang transparan, efektif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.**