iniriau.com, PEKANBARU – Pelabuhan Penumpang Dumai kini resmi menerapkan sistem transaksi non tunai. Inisiatif yang digagas Bank Indonesia tersebut mendapat dukungan penuh dari Pemerintah Provinsi Riau sebagai bagian dari upaya mempercepat digitalisasi layanan publik sekaligus memperkuat konektivitas ekonomi digital dengan Malaysia.
Peluncuran Kawasan Non Tunai di Pelabuhan Penumpang Dumai berlangsung pada Kamis (2/7/2026). Dalam kesempatan itu, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau SF Hariyanto diwakili Asisten II Sekretariat Daerah Provinsi Riau, Helmi.
Helmi menyebut penerapan transaksi digital di pelabuhan menjadi langkah strategis mengingat Dumai merupakan salah satu pintu gerbang internasional yang memiliki peran besar dalam aktivitas perdagangan, transportasi, dan pariwisata di Riau.
"Dumai memiliki kontribusi sekitar 8,6 persen terhadap PDRB Provinsi Riau. Pertumbuhan ekonomi yang baik harus dibarengi pelayanan publik yang modern, efisien, transparan, dan akuntabel. Karena itu kami mengapresiasi Bank Indonesia yang terus mendorong penggunaan QRIS sebagai instrumen pembayaran digital," ujarnya.
Menurut Helmi, Pemerintah Provinsi Riau bersama Bank Indonesia melalui Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) terus memperluas penerapan sistem pembayaran elektronik, termasuk pada sektor penerimaan pajak dan retribusi daerah.
Ia menilai digitalisasi pembayaran akan mempermudah masyarakat dalam bertransaksi, memperluas akses layanan, sekaligus meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah sehingga berdampak terhadap optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Perkembangan penggunaan QRIS di Riau pun terus mengalami peningkatan. Hingga Mei 2026, jumlah pengguna QRIS tercatat mencapai sekitar 1,25 juta orang dengan lebih dari satu juta merchant yang telah memanfaatkan sistem pembayaran digital tersebut.
"QRIS telah menjadi sarana transaksi yang inklusif. Masyarakat memperoleh kemudahan, sementara pelaku usaha mendapatkan sistem pembayaran yang aman dan praktis," kata Helmi.
Keberhasilan implementasi digitalisasi transaksi juga mengantarkan Riau meraih sejumlah penghargaan nasional. TP2DD Provinsi Riau dinobatkan sebagai Juara I Provinsi Terbaik se-Sumatera pada 2024 dan Juara III pada 2025. Sementara TP2DD Kabupaten Kampar berhasil meraih Juara I Kabupaten Terbaik se-Sumatera pada 2024 dan Juara II pada 2025.
Helmi menambahkan, penerapan transaksi non tunai di Pelabuhan Penumpang Dumai tidak hanya mencakup pembayaran tiket kapal, tetapi juga layanan terminal penumpang, pas masuk kendaraan hingga pemanfaatan QRIS Antarnegara yang memudahkan wisatawan asal Malaysia bertransaksi tanpa perlu menukar uang tunai.
"Inovasi QRIS Antarnegara menjadi nilai tambah bagi Dumai sebagai gerbang internasional. Kemudahan ini akan meningkatkan kenyamanan wisatawan sekaligus membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi pelaku UMKM lokal," jelasnya.
Data Triwulan I 2026 menunjukkan sebanyak 15.177 wisatawan mancanegara masuk melalui Pelabuhan Penumpang Dumai atau meningkat 11,9 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, sekitar 87 persen merupakan wisatawan asal Malaysia.
Melihat potensi tersebut, Pemerintah Provinsi Riau berharap Pelabuhan Penumpang Dumai dapat menjadi model penerapan kawasan layanan publik berbasis transaksi non tunai yang selanjutnya diterapkan di kawasan wisata, pasar rakyat, sentra UMKM, pusat perdagangan hingga sektor pelayanan publik lainnya di berbagai kabupaten dan kota di Riau.
Menutup sambutannya, Helmi menyampaikan apresiasi kepada Bank Indonesia, Pemerintah Kota Dumai, Pelindo Regional I Dumai, PT Pelabuhan Dumai Berseri, Indomal, kalangan perbankan, pelaku usaha, dan seluruh pihak yang telah berkolaborasi mewujudkan kawasan pelabuhan berbasis transaksi digital.
"Kolaborasi ini menunjukkan kesiapan Riau menjadi bagian dari ekosistem pembayaran digital lintas negara yang modern, inklusif, dan memiliki daya saing tinggi," pungkasnya.**