iniriau.com, PEKANBARU — Kantor Wilayah Kementerian Hukum Riau memperkuat koordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Riau untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan dan penyelesaian persoalan hukum.
Upaya tersebut dibahas dalam audiensi Kepala Kanwil Kemenkum Riau Rudy Hendra Pakpahan bersama Kepala Kejati Riau beserta jajaran di Kantor Kejati Riau, Selasa (18/8/2026).
Dalam pertemuan itu, Rudy memaparkan perkembangan layanan bantuan hukum di Riau. Saat ini terdapat 22 Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang mendukung masyarakat, sementara Pos Bantuan Hukum (Posbankum) telah memberikan sekitar 6.000 layanan.
Menurut Rudy, keberadaan Posbankum penting untuk mendekatkan masyarakat dengan informasi, konsultasi, dan bantuan hukum sejak persoalan muncul.
“Kami ingin layanan hukum semakin mudah dijangkau masyarakat, sehingga persoalan dapat diselesaikan lebih awal dan tidak berkembang menjadi perkara yang lebih kompleks,” kata Rudy.
Penguatan layanan juga dilakukan melalui kerja sama dengan Pengadilan Tinggi Riau, terutama dalam mendorong penyelesaian melalui mediasi dan pemanfaatan mediator non-hakim.
Selain itu, Kemenkum Riau bersama Pengadilan Tinggi Riau tengah mengembangkan TUANKU Online sebagai inovasi digital untuk mempermudah koordinasi dan akses penyelesaian permasalahan hukum.
Rudy menilai dukungan Kejati Riau diperlukan agar sinergi antarlembaga dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat semakin optimal.
Kejati Riau menyambut positif rencana tersebut. Penguatan Posbankum, optimalisasi mediasi, serta peningkatan koordinasi akan menjadi bahan pembahasan lebih lanjut untuk membuka peluang kerja sama yang berkelanjutan.
Kolaborasi kedua institusi diharapkan mampu menghadirkan layanan hukum yang lebih cepat, mudah, dan dekat dengan masyarakat sekaligus memperkuat akses keadilan di Provinsi Riau.**