Rp230 Miliar Dianggarkan Pemprov Riau Lunasi Tunggakan UHC BPJS

Kamis, 01 Oktober 2026 | 17:31:00 WIB
Ketua Fraksi Gerindra Riau Ginda Burnama (kiri) Kadis Kesehatan Riau Zulkifli (kanan) Kamis, 1/10. Foto - Astrid

iniriau.com, PEKANBARU – Pemerintah Provinsi Riau memastikan pelayanan kesehatan bagi peserta Universal Health Coverage (UHC) BPJS Kesehatan tetap berjalan meski pembayaran untuk periode April hingga September 2026 belum direalisasikan.

Kepala Dinas Kesehatan Riau Zulkifli mengatakan, Pemprov Riau telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp230 miliar untuk program UHC BPJS Kesehatan sepanjang 2026.

“Pelayanan tetap berjalan. Kita sudah bahas semuanya di DPRD Riau dan tinggal menunggu anggaran turun. Tunggakan UHC akan kita tuntaskan setelah anggaran dicairkan Pemprov Riau,” ujar Zulkifli saat ditemui di Bappeda Riau, Kamis (1/10/2026).

Menurutnya, pembayaran UHC untuk tahun 2026 baru terealisasi hingga Maret. Sementara tagihan periode April-September masih menunggu pencairan anggaran.

“Anggaran UHC BPJS Kesehatan 2026 sebesar Rp230 miliar. Yang sudah kita bayarkan Januari-Maret, sedangkan April-September 2026 belum dibayarkan,” jelasnya.

Zulkifli menambahkan, kewajiban pembayaran UHC BPJS Kesehatan tahun 2025 juga telah diselesaikan Dinas Kesehatan Riau dengan nilai sekitar Rp89 miliar.

Di sisi lain, DPRD Riau meminta Pemprov segera menyelesaikan tunggakan tersebut agar tidak berimbas terhadap pelayanan masyarakat. Desakan itu disampaikan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Riau Ginda Burnama, Senin (28/9).

“Kita sudah desak Pemprov Riau agar tunggakan April-September 2026 itu harus segera dituntaskan,” tegas Ginda.

Anggota Komisi II DPRD Riau tersebut mengatakan hingga kini belum menerima laporan adanya gangguan pelayanan akibat tunggakan UHC. Namun, pembayaran dinilai perlu segera direalisasikan sebelum muncul persoalan di fasilitas kesehatan.

“Memang belum ada laporan dari masyarakat, tapi jangan ditunggu sampai terjadi gangguan saat masyarakat akan berobat,” katanya.

Ginda mengingatkan pembiayaan UHC merupakan skema bersama antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten/kota. Karena itu, realisasi anggaran dari Pemprov Riau dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan layanan kesehatan masyarakat.**

Tags

Terkini