iniriau.com, Pekanbaru – Ekonom Universitas Riau (UNRI), Dahlan Tampubolon, mengingatkan Pemerintah Provinsi Riau agar tidak menghamburkan anggaran untuk program yang manfaatnya hanya dirasakan segelintir pihak. Ia meminta APBD Riau 2027 difokuskan pada kebutuhan mendasar masyarakat dan kegiatan yang mampu menggerakkan ekonomi daerah.
Dahlan menilai, anggaran daerah seharusnya menjadi instrumen untuk menjawab persoalan yang masih dihadapi masyarakat, mulai dari pembangunan infrastruktur yang belum merata, layanan kesehatan dan pendidikan, penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“APBD Riau 2027 harus pro rakyat. Uang masyarakat dikumpulkan, lalu dibelanjakan kembali untuk kepentingan masyarakat. Jadi, jangan hanya melihat berapa besar anggarannya, tetapi tanyakan anggaran itu digunakan untuk apa dan siapa yang merasakan manfaatnya,” kata Dahlan, Jumat (16/10/2026) di Pekanbaru.
Menurut dosen Fakultas Ekonomi UNRI tersebut, tekanan terhadap kondisi fiskal daerah membuat pemerintah harus lebih selektif dalam menentukan belanja. Keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kebutuhan publik, melainkan harus mendorong penetapan prioritas yang lebih tepat.
“Jangan sampai APBD sibuk membiayai banyak hal, tetapi masyarakat sendiri masih bertanya, mana manfaatnya untuk kami? Dalam kondisi keuangan daerah yang tidak longgar, pemerintah harus berani menentukan prioritas yang berpihak kepada masyarakat,” ujarnya.
Dahlan menegaskan, efisiensi anggaran tidak cukup dilakukan dengan memangkas belanja. Pemerintah perlu mengevaluasi kegiatan yang kurang mendesak, kemudian mengalihkan anggarannya untuk program yang dampaknya lebih luas dan langsung dirasakan masyarakat.
Ia mencontohkan, alokasi Rp100 miliar untuk suatu kegiatan yang hanya memberikan manfaat kepada kelompok terbatas patut dikaji kembali. Anggaran dengan nilai yang sama, menurutnya, bisa dipertimbangkan untuk memperbaiki jalan, meningkatkan fasilitas sekolah dan puskesmas, atau mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Mana yang manfaatnya lebih luas? Jangan hanya bertanya boleh atau tidak, tetapi tanyakan juga mana yang paling berguna untuk masyarakat,” tegasnya.
Dahlan tidak mempersoalkan sinergi Pemprov Riau dengan pemerintah pusat maupun instansi vertikal. Namun, ia mengingatkan agar kerja sama tersebut tidak membuat beban APBD semakin besar hingga mengurangi ruang belanja untuk kebutuhan prioritas masyarakat.
Baginya, keberhasilan APBD tidak cukup diukur dari besarnya pagu anggaran atau persentase serapan belanja. Anggaran baru dapat dikatakan memberikan hasil ketika pembangunan jalan memperlancar aktivitas ekonomi, layanan kesehatan semakin mudah dijangkau, kualitas pendidikan meningkat, dan penanganan bencana berjalan lebih efektif.
Karena itu, Dahlan meminta penyusunan APBD Riau 2027 tidak berhenti pada pembagian anggaran antarprogram. Pemerintah perlu memastikan setiap belanja memiliki tujuan yang jelas, sasaran yang terukur, dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.**