Iniriau.com, PEKANBARU - Anggota DPRD Riau Asri Auzar meminta agar sinergitas terjalin antar instansi pemerintah daerah untuk menanggulangi bencana kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di kawasan setempat.
"Sejauh ini kita belum melihat koordinasi yang bagus, BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) berjalan sendiri-sendiri memadamkan api, DLHK (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan) sendiri juga menjalankan tugasnya," ucap Asri Auzar di Pekanbaru, Senin (25/2/2019).
Dia mengatakan, upaya penanganan Karhutla tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Sehingga diperlukan koordinasi lintas instansi untuk mengatasinya.
Politisi Demokrat Riau tersebut juga meminta agar aparat hukum memberikan efek jera berupa sanksi tegas kepada pelaku penyebab kebakaran hutan. Hukum tidak boleh tebang pilih baik itu kepada pelaku perorangan maupun perusahaan.
"Tapi kita minta hukumannya tak tebang pilih, malah ke perusahaan harus lebih tegas lagi, karena kadang-kadang masyarakat membakar satu hektar ditangkap, perusahaan ratusan hektar tak ditangkap," ujar Anggota DPRD asal Rokan Hilir tersebut.
Dia menekankan agar instansi terkait gencar melakukan sosialisasi tentang bahaya agar bisa bersama-sama menjaga hutan.
Sementara itu, ia mengimbau kesadaran masyarakat dan korporasi untuk tidak membuka lahan membakar. Dikatakannya, hukum tidak pandangan bulu untuk menangkap siapapun pelakunya.
"Kita tidak ingin kabut asap melanda daerah kita, dampaknya itu sangat banyak. Jadi saya tegaskan kepada siapun untuk jangan coba-coba membakar. Siapapun itu akan diproses," terangnya. (diana)
"Sejauh ini kita belum melihat koordinasi yang bagus, BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) berjalan sendiri-sendiri memadamkan api, DLHK (Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan) sendiri juga menjalankan tugasnya," ucap Asri Auzar di Pekanbaru, Senin (25/2/2019).
Dia mengatakan, upaya penanganan Karhutla tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Sehingga diperlukan koordinasi lintas instansi untuk mengatasinya.
Politisi Demokrat Riau tersebut juga meminta agar aparat hukum memberikan efek jera berupa sanksi tegas kepada pelaku penyebab kebakaran hutan. Hukum tidak boleh tebang pilih baik itu kepada pelaku perorangan maupun perusahaan.
"Tapi kita minta hukumannya tak tebang pilih, malah ke perusahaan harus lebih tegas lagi, karena kadang-kadang masyarakat membakar satu hektar ditangkap, perusahaan ratusan hektar tak ditangkap," ujar Anggota DPRD asal Rokan Hilir tersebut.
Dia menekankan agar instansi terkait gencar melakukan sosialisasi tentang bahaya agar bisa bersama-sama menjaga hutan.
Sementara itu, ia mengimbau kesadaran masyarakat dan korporasi untuk tidak membuka lahan membakar. Dikatakannya, hukum tidak pandangan bulu untuk menangkap siapapun pelakunya.
"Kita tidak ingin kabut asap melanda daerah kita, dampaknya itu sangat banyak. Jadi saya tegaskan kepada siapun untuk jangan coba-coba membakar. Siapapun itu akan diproses," terangnya. (diana)