Tagihan Listrik Melonjak, Komisi B DPRD Rohil Hearing Dengan PLN

Tagihan Listrik Melonjak, Komisi B DPRD Rohil Hearing Dengan PLN

Iniriau.com, ROHIL - Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Rohil, hearing dengan Unit Layanan Pelanggan (ULP) PLN Cabang Bagansiapiapi dan Bagan Batu. Hearing berlangsung di Ruang Komisi B, Kamis, (11/6/20).

Hearing berkaitan dengan kenaikan tagihan listrik yang melonjak 100 persen yang tentunya membebankan pelanggan. Hearing dipimpin Ketua Komisi, Budi Santoso,SH diikuti Wakil Ketua Komisi Riyadi,SH, anggota Komisi Jhoni Simanjuntak, H.Jasmadi,SE dan Ucok Mukhtar.

Sementara dari pihak PLN, hadir langsung Manager ULP Bagansiapiapi, Kecamatan Bangko, Sayyid Tarmizi, Manager ULP Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Syamsurizal, Ismanto, Supv TE dan Misnan, Staf Pelayan Pelanggan (PP).

Budi Santoso menyampaikan, berdasarkan keterangan dari pihak ULP, kelonjokan tigihan listrik disebabkan adanya tunggakan-tunggakan pada bulan sebelumnya yang dibayarkan sekaligus dibulan juli yang mengalami kenaikkan.

"Makanya tarif pelanggan PLN ini di Bagansiapiapi dan sekitarnya melonjak naik. Ternyata bukan di Rohil aja, seluruh Indonesia seperti itu. Pihak PLN kooperatif ketika kami tanya secara keseluruhan apa yang diharapkan masyarakat dijelaskan semua. Jadi harap masyarakat memahami karena memang tunggakan itu ada,"kata Budi.

Politisi PAN itu menerangkan, ada dua bulan dimasa Covid-19 kemarin pihak PLN tidak cek langsung meteran pelanggan sehingga pihak PLN berpatokan pada pemakaian bulan sebelumnya. "Jadi acuan mereka pada bulan sebelumnya. Anggapan mereka tidak mungkin salah hitung,"papar Budi

Dijelaskan Budi, berdasarkan keterangan PLN , jumlah pelanggan 135.000, yang bermasalah pada kenaikkan lonjakan tagihan listrik hanya 800 pelanggan. "Jadi kenaikan tidak semua, bervariasi. Yang subsidi kemarin tetap mendapatkan gratis,"kata Wakil Rakyat Daerah Pemilihan (Dapil) III itu.

Budi berharap kedepannya kepada pihak PLN untuk mensosialisasikan terlebih dahulu jika ada kenaikkan. "Sosialisasikan dulu kepada masyarakat agar masyarakat tidak terkejut ketika ada kenaikkan seperti ini dan masyarakat faham,"pungkas Wakil Rakyat dua priode itu.

Ucok Mukhtar menambahkan, kesalahan terjadinya kelonjakan tagihan listrik ada pada pihak PLN karena selama wabah Covid 19 pihak PLN tidak langsung turun mengecek meteran pelanggan secara door to door. Pihak PLN hanya mengasumsi berdasarkan pemakaian yang lama.

"Atas dasar itulah terjadinya kenaikan lonjakan pembayaran tagihan sehingga membuat masyarakat kalang kabut. Kami tanda ke PLN, kenaikan itu bukan kenaikan tarif itu kenaikan berdasarkan pemakaian sebelumnya. Kalau kenaikan tarif itu harus diumumkan oleh PLN,"kata Ucok.

Sambung Ucok, pihak Komisi sudah meminta data-data 800 pelanggan yang mengalami kenaikan tarif listrik kepada pihak PLN. "Kami juga sudah minta data pemakaian per KWH kepada mereka, tapi mereka tak bisa menjabarkannya karena terlalu banyak. Nanti akan dikasi filenya,"pungkasnya.

Jasmadi menyambungkan, hasil dari hearing, pihak PLN memberikan kemudahan kepada pelanggan yang mengalami kenaikan diantaranya bisa membayar tangihan yang membengkak secara cicil. "Ada kemudahan konsumen bisa membayar dengan mencicil tagihannya dengan membayar langsung ke kantor PLN,"sebut.

Lanjut Ijaskori, sapaan akrab Jasmadi, kesalahan yang disebabkan kenaikan listrik terjadi akibat pihak PLN tidak kroscek kelapangan pada saat Covid 19. "Pihak PLN sudah menjelaskan dan memaparkan, menurut kita, Komisi B cukup terang benderang,"ucapnya.

Terakhir, Politis Partai Golkar itu menyampaikan, menurut keterangan Manager ULP, untuk kedepannya jika Covid tidak ada lagi di Rohil maka tidak akan ada lagi kenaikan tagihan listrik untuk bulan-bulan berikutnya. Jika terjadi lonjakan, pihak PLN akan kroscek kembali. "Insyallah, pembayaran kedepannya sesuai dengan tarif pemakaian konsumen itu masing-masing,"tutupnya.

Sementara itu, Riyadi menekankan, ia berharap kepada pihak PLN untuk mensosialisasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak kalang kabut sehingga tidak terjadi hal-hal yang terjadi baru-baru ini. "Harapan kami seperti itu. Sebelum bertindak pihak PLN harus mensosialisasikan ke masyarakat terlebih dahulu,"ujarnya singkat.**

Berita Lainnya

Index