Iniriau.com, PEKANBARU - APBD Perubahan Provinsi Riau 2020 mengalami penurunan dari Rp10, 216 triliun, setelah perubahan menjadi Rp8,737 triliun, atau berkurang sebesar ,1 ,479 triliun, atau turun 14,48 persen . Ini terjadi kibat menurunbya penerimaan pendapatan asli daerah provinsi Riau.
Pemprov Riau di wakili Wagubri Edi Natar Nasution tadi malam melakukan Penyampaian Nota Pengantar Keuangan Ranperda APBDP Riau tahun anggaran 2020, dalam rapat paripurna DPRD Riau yang di pimpin wakil ketua DPRD Hardianto.
Wagubri Edi Natar Nasution dalam pidatonya mengatakan RAPBD perubahan Riau tahun anggaran 2020 yang sudah di sepakat dalam nota kesepahaman RAPBD P 2020, mengalami perubahan dari Rp10, 216 T menjadi Rp8,737 T, atau turun,1 ,479 T atau turun 14,48 persen.
Penurunan tersebut kata wagubri di sebabkan penurunan PAD Riau dari Rp3,99 T menjadi Rp3, 317 T, turun Rp 673 miliar atau 16,87 persen dan penurunan dana perimbangan semula Rp6,201 t menjadi Rp5,397 T, turun Rp804 miliar atau 12,98 persen.
Selanjutnya lain-lain pendapatan yang sah juga berkurang, semula dari Rp 24,789 miliar turun menjadi Rp23 , 495 turun 1,244 atau 14,48 persen.
Dijelaskannya, Pendanaan belanja turun karena dalam APBD Perubahan 2020 mengalami perubahan yang semula direncanakan Rp10,282 triliun menjadi Rp8,810 t setelah perubahan mengalami penurunan 1,472 t atau 14,31 persen .
Wakil Ketua DRDD Riau Hardianto mengatakan, nota pengantar keuangan itu merupakan sesuatu yang penting dalam mengisi pembangunan di negri bumi lancang kuning Riau .
Kepada tim banggar DPRD Riau dan TAPDPemprov Riau kata Hardianto, di himbau agar dapat melakukan pembahasan RAPBD perubahan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan berlaku, sehingga tahapan pembahasan dapat berjalan baik dengan sisa waktu yang tersisa dengan waktu yang dimiliki Pemprov dan dewan untul dibahas secara maksimal.
APBD P diharapkan benar-benar dapat terealisasi dan terserap dengan baik, dan dapat menjadi stimulasi untuk meningkatkan kesehatan masyarakat Riau.
"Kta berharap semua rangkaian tahapan pembahasan APBD P 2020 sesuai tahapan dan waktu yang berlaku, hingga APBD P bisa segera dijalankan," ujar Hardianto.
.jpeg)
