.jpg)
Iniriau.com, PEKANBARU - Komisi IV DPRD Provinsi Riau menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan beberapa Mitra Kerja yakni Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah IV, Dinas Perhubungan Provinsi Riau, PT. Pertamina, DPC Hiswana Migas, PT. Elnusa Petrofin, dan PT. Patra Niaga. Senin (30/11/2020).
Bertempat di ruang Komisi IV DPRD Provinsi Riau. Rapat dipimpin Ketua Komisi IV Parisman Ihwan didampingi Wakil Ketua Komisi IV Dani M Nursalam dan Sekretaris Komisi IV Syafaruddin Poti dan anggota Komisi IV lainnya yaitu Almainis, Nurzafri, Sahidin, dan Abdul Kasim.
RDP ini berkaitan tentang Komisi IV yang meminta kejelasan kebijakan odol dan izin angkutan berat.
Ketua DPC Hiswana Migas, Tuah Laksamana Negara mengatakan bahwa Hiswana Migas sendiri sudan menjalankan dengan standar. "Kalau odol kami tidak ada masalah. Untuk krangkeng pada mobil yang membawa gas 3 kg dan 12 kg hanya untuk safety saja. Kami mohon realisasi dan kemudahan, serta sosialisasi. Kami juga ditugaskan oleh pertamina untuk menyalurkan ke masyarakat." ujarnya.
Sementara Haris Syahrudin selaku Direktur Utama PT. Elnusa Petrofin Pekanbaru mengatakan bahwa Elnusa Petrofin adalah perusahaan yanv mengelola mobil tangki untuk pendistribusian BBM ke Siak dan Dumai.
"Untuk izin B3 (Barang, Berbahaya, dan Beracun) sudah ada. Termasuk untuk migas. Untuk saat ini, kami sedang mengusahakan kartu pengawasan. Dengan tujuan semua supir bersertifikasi dan mendapatkan training." terangnya.
Kepala BPTD (Balai Pengelolaan Transportasi Darat), Ardono mengatakan bahwa kalau di KLH, sudah biasa disebut dengan B3, tetapi di Perhubungan Darat disebut B2.
"Kami juga menjamin keselamatan barang. Kendaraan yang digunakan merupakan kendaraan khusus. Mengenai peraturan, sebenarnya peraturan tersebut sudah lama tetapi semua itu ada ketentuannya. Usulan dari teman-teman akan disosialisasikan dan kemudian dilakukan realisasi. Kami berharap hal ini tidak mengganggu perekonomian masyarakat." ujar Ardono.(adv)
