24 Rajab 1442 H | Senin, 8 Maret 2021
Pilkada 2020, 273 Paslon Tak Patuh Laporkan Dana Kampanye
kolom | Kamis, 21 Januari 2021
Editor : Rvp | Reporter : -
Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Evi Novida Ginting Manik

Iniriau.com, JAKARTA - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Evi Novida Ginting Manik menyebut berdasarkan hasil audit dana kampenye sebanyak 273 dari 739 pasangan calon kepala daerah yang berkompetisi di Pemilihan Kepala Daerah 2020 dinyatakan tak patuh.

"Secara keseluruhan hasil audit laporan dana kampanye pasangan calon pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan /atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 sebanyak 466 paslon atau 63 persen hasil auditnya patuh dan 273 paslon atau 37 persen hasil auditnya tidak patuh," kata Evi, Rabu (20/1).

Evi mengatakan audit dana kampanye itu dilakukan oleh kantor akuntan publik (KAP). KAP, kata Evi, telah menyelesaikan audit dana kampanye dari 739 pasangan calon di Pilkada 2020.

Hasil itu memperlihatkan masih rendahnya transparansi dan akuntabilitas laporan dana kampanye dari elite politik yang akan menduduki kursi kepala daerah.

Evi merinci sebanyak 7 paslon tidak patuh dan 18 paslon dinyatakan patuh pada level pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Sementara pada pemilihan level bupati/ wakil bupati sebanyak 227 paslon tidak patuh dan 386 paslon dinyatakan patuh.

"Sedangkan untuk pemilihan tingkat Kota sebanyak 62 paslon (61 persen) hasil audit patuh dan 39 paslon (39 persen) hasil audit tidak patuh," kata dia.

Evi membeberkan pelbagai faktor ketidakpatuhan para kandidat dalam melaporkan dana kampanye. Di antaranya yakni tidak ditempatkannya sumbangan berupa uang tunai dalam rekening khusus dana kampanye (RKDK).

Lalu, faktor tidak lengkapnya bukti transaksi pengeluaran dan data transaksi penerimaan sumbangan, hingga penyampaian laporan awal dana kampanye (LADK), laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK), dan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) melebihi waktu yang ditentukan.

"Berkenaan dengan LPPDK melebihi pukul 18.00 waktu setempat, maka KPU Provinsi/Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan Bawaslu setempat dengan menyampaikan alasan LPPDK dari pasangan calon yang melebihi waktu yang telah ditetapkan," kata Evi.**

Sumber: CNN



    Nasional   Otomotif   Life Style
  Bisnis   Advertorial   Ruang Kosong
  Daerah   Galeri   Pariwisata
  Internasional   Sport   Hiburan
  Hukum   Pendidikan   Griya Interior
  Politik   Budaya   Kisah Inspiratif
    Kota Pekanbaru   Kabupaten Kampar   Kabupaten Rokan Hulu
  Kabupaten Indragiri Hulu   Kabupaten Kuantan Singingi   Kabupaten Rokan Hilir
  Kabupaten Indragiri Hilir   Kabupaten Meranti   Kabupaten Bengkalis
  Kota Dumai   Kabupaten Siak   Kabupaten Pelalawan
      Pemkab Bengkalis   DPRD Kabupaten Bengkalis