Iniriau.com, JAKARTA - Pemerintah telah mengizinkan sekolah pada semua zona untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Meskipun begitu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Nadiem Makarim mengungkap bahwa baru 15 persen saja sekolah yang telah melakukan pembelajaran secara langsung.
"Bahwa dengan adanya pun, kita melakukan langsung riset dan survei kepada para satuan pendidikan di berbagai macam daerah dan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka pun, walaupun dengan protokol kesehatan sampai hari ini baru 15,5 persen," kata Nadiem dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI, Jakarta, Rabu (20/1).
Persentase 15 persen sekolah setara dengan 34.400 sekolah. Artinya masih 186.552 sekolah yang masih menggelar pembelajaran dari rumah, yakni sebanyak 84,5 persen.
Untuk sekolah SD, kata Nadiem angkanya masih kurang dari 16 persen yang membuka pembelajaran secara langsung.
"Mayoritas sekolah kita itu di SD, dan itu hanya 13,5 persen dari pada sekolah kita yang melakukan tatap muka," katanya.
Nadiem menuturkan, pembelajaran tatap muka masih jarang ditemui di kota-kota besar. Misalnya DKI Jakarta, provinsi ini baru mengizinkan satu persen sekolah untuk membuka pembelajaran secara langsung.
"Surabaya hanya tiga persen, Bandung hanya tiga persen, Medan enam persen, dan Palembang hanya lima persen. Jadi benar-benar di kota-kota besar Pemda mengambil langkah-langkah untuk mengantisipasi risiko dari pada Covid secara lebih intensif," jelasnya.
Dari angka itu, Nadiem memandang tingkat kemauan pemerintah daerah (Pemda), utamanya di kota-kota besar untuk membuka pembelajaran secara tatap muka masih tergolong rendah.
"Jadi walaupun kita sudah memberikan otoritas kepada Pemda untuk melaksanakan tatap muka, (akan tetapi) tingkat kemauan masih cukup rendah di beberapa daerah. Apalagi daerah yang kota besar di mana potensi penyebarannya lebih tinggi," terang Nadiem.
Melihat fakta seperti itu, Nadiem memandang proses pembukaan sekolah oleh Pemda akan berlangsung lambat. Kendati pihaknya telah memberikan lampu hijau bagi setiap zona penularan Covid-19 untuk membuka sekolah.
"Jadi ini akan makan waktu yang cukup lama, baik untuk mempersiapkan protokol kesehatan dan untuk memulai proses tatap muka ini. Jadinya seperti yang Pak Ketua tadi bilang walaupun dengan prokes yang sudah sangat ketat, walaupun kita memberikan delegasi ini (kewenangan membuka sekolah) tetap saja daerah-daerah memilih untuk mengambil jalur yang lebih aman," ujar Nadiem.**
Sumber: Merdeka
.jpeg)
