.jpg)
Iniriau.com, Pekanbaru - Ketua Komisi III DPRD Riau Husaimi Hamidi mengatakan, proses pemilihan komisaris Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov Riau paling terburuk sepanjang proses pemilihan selama ini.
Itu terkait terpilihnya Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jonli sebagai Komisaris Utama (Komut) PT Pengembangan Investasi Riau (PIR) Riau. Kemudian, Kepala Biro Administrasi Ekonomi Setdaprov Riau John Armedi Pinem sebagai Komut PT Sarana Pembangunan Riau (SPR).
"Bagi kami inilah pemilihan terburuk sepanjang proses pemilihan BUMD di Riau. Mau dibawa kemana BUMD ini. Jabatan ini diberikan kepada orang yang benar-benat profesional, atau cukup hanya sekedar pajangan nama saja?," tanya Husaimi, Senin (25/1/21).
Kritikan tajam pertama ditujukan wakil rakyat ini kepada Kepala Biro Ekonomi, John Armedi. Menurutnya, jabatan ini bertugas sebagai pembina atau pengawas perusahaan berplat merah di Riau. Namun kenyataannya, justru menjadi bagian pihak yang diawasi.
Banyak jabatan-jabatan penting yang dipegang satu orang, tapi fungsinya justru saling bertolak belakang. Misalnya di jajaran direksi, pejabat yang mestinya mengawasi UBUMD, justru duduk sebagai komisaris di salah satu BUMD.
"Ini fatal, Biro Ekonomi itu berfungsi untuk membina atau mengawasi BUMD. Tapi nyatanya, kepala Biro Ekonomi justru jadi komisaris. Ini rancu sekali, dia pembina atau pengawas, tapi dia juga ada disana. Kalau tidak, pilih salah satu saja. Mau jadi Komisaris BUMD atau Kepala Biro Ekonomi. Biar enak pula kami ngurusi dia sebagai apa," kritik Husaimi.
"Saya tidak ada masalah pribadi dengan dia (Pinem). Tapi saya bicara ini untuk kepentingan Riau lebih besar. Sedih kita, melihat proses ini. Apakah ini kemauan dia, pak Gubernur yang minta atau memang hasil seleksinya dia yang paling hebat. Ini perlu ditanya," tegas Husaimi lagi.
Kritikan tajam juga ditujukan kepada Kepala Disnaker Riau, Jonli yang terpilih sebagai Komut PT PIR. Menurut Husaimi lagi, mestinya jabatan itu diberikan kepada orang yang benar-benar profesional dibidangnya.
Tidak seperti kadisnaker yang telah terbebani dengan tugasnya sebagai pimpinan Organisasi Pimpinan Daerah (OPD), mengawasi perusahaan dan ketenagakerjaan.
"Kami sudah minta kepada pak Gubernur, agar jabatan ini tak lagi diberikan kepada orang yang sudah punya beban. Salah satunya kadisnaker, yang tupoksinya mengurusi ketenagakerjaan, pelanggaran perusahaan, tapi diberikan jabatan komisaris lagi," ujar Husaimi kesal.**
.jpeg)
