Banyak Kejanggalan, DPRD Riau Akan Bongkar Proses Pemilihan Komut Dua BUMD

Banyak Kejanggalan, DPRD Riau Akan Bongkar Proses Pemilihan Komut Dua BUMD
Ketua Komisi III DPRD Riau, Husaimi Hamidi

Iniriau.com, Pekanbaru - Ketua Komisi III DPRD Riau, Husaimi Hamidi akan membongkar  berbagai kejanggalan dalam prosedur pemilihan Komisaris Utama (Komut) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang kini menjadi soritan publik.

Proses pemilihan yang dianggap tidak terbuka tersebut, berbuah hasil terpilihnya dua pimpinan Organisasi Pimpinan Daerah (OPD) Riau. Yakni, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jonli sebagai Komisaris Utama (Komut) PT Pengembangan Investasi Riau (PIR) Riau. Kemudian, Kepala Biro Administrasi Ekonomi Setdaprov Riau John Armedi Pinem sebagai Komut PT Sarana Pembangunan Riau (SPR).

"Kita besok akan mengundang panitia seleksinya. Kita mau bongkar apakah betul tidak ini sudah sesuai prosedur. Mereka kan nantang bilang udah betul. Betul itu kan harus diuji, maka kita uji besok," kata Husaimi, Rabu (27/1/21).

Selain itu, politisi PPP ini juga akan menyurati Gubernur Riau, melalui nota dinas pimpinan DPRD Riau untuk membatalkan hasil seleksi yang dianggap tidak terbuka tersebut.

Ada pun terkait rencana pemanggilan Pansel BUMD tersebut, pihaknya akan mempertanyakan diantaranya terkait apakah orang-orang yang dipilih dan ditetapkan tersebut memiliki pengalaman kerja yang mumpuni. Kemudian, apakah terlibat di partai politik dan hal-hal yang diduga dilanggar lainnya.

Sebelumnya, Ketua Komisi III DPRD Riau ini juga menyatakan, inilah proses pemilihan komisaris BUMD terburuk. Kritikan tajam tersebut pertama ditujukan wakil rakyat ini kepada Kepala Biro Ekonomi Setdaprov Riau. Menurutnya, jabatan ini bertugas sebagai pembina atau pengawas perusahaan berplat merah di Riau. Namun kenyataannya, justru menjadi bagian pihak yang diawasi.

Peran ganda menjadi pembina dan diawasi jadi pemikiran rancu. Banyaknya jabatan penting dijajaran direksi sebelumnya dipreteli atas dalih agar lebih baik lagi itu pun dipertanyakan. Pasalnya, setelah mencopot jabatan penting di BUMD SPR, justru nama yang muncul justru pihak yang mempreteli itu sendiri.

Kritikan kedua ditujukan kepada Kepala Disnaker Riau, terpilih sebagai Komut PT PIR. Menurut Husaimi lagi, mestinya jabatan itu diberikan kepada orang yang benar-benar profesional dibidangnya.

Tidak seperti Kadisnaker yang telah terbebani dengan tugasnya sebagai pimpinan OPD, mengawasi perusahaan dan ketenagakerjaan.

Menyikapi kritikan itu, Kepala Biro Administrasi Ekonomi Setdaprov Riau menyatakan bahwa proses Komut BUMD PT SPR sudah melalui proses panjang sesuai ketentuan. Menurutnya lagi, tidak ada yang tiba-tiba ditunjuk.

"Semua proses sudah dilewati sesuai ketentuan. Tak ada yang tiba-tiba ujuk-ujuk jadi direktur atau komisaris yang tanpa proses seleksi," ujar Pinem.

Apalagi sanggahnya, ditengah adanya kasus hukum di PIR dan SPR sebelumnya, butuh keseriusan untuk membenahi agar tidak lagi jatuh dilubang yang sama.

"Untuk kegiatan dimasa lalu yang tengah berproses di Kejati, tentunya kita harus serius membenahinya, dimulai dlm menempatkan personilnya," ungkap Pinem lagi.

Sementara Jonli hanya berujar singkat terkait kritikan dari wakil rakyat tersebut. "Biar sajala . Waktu yang akan menilainya. Kita kerja kerja kerja," jawab Jonli.**

Berita Lainnya

Index