Iniriau.com, ROHIL - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (Perkim) Rokan Hilir (Rohil) gelar rapat bahas rencana kerja perangkat daerah (RKPD) dengan 18 Kecamatan untuk tahun anggaran 2022, Senin (1/3/21) kemarin di aula pertemuan dinas tersebut.
Rapat yang dipimpin langsung Kepala Dinas Perkim Rohil, Zulfahmi, ST, MT membahas program yang menjadi skala prioritas oleh masing-masing kelurahan atau kepenghuluan yang diusulkan pada musrenbang tingkat kecamatan sebelum ke tingkat kabupaten.
"18 Kecamatan menyampaikan usulan hasil musrenbang kecamatan. Pada usulan itu kita minta usulan sesuai dengan tupoksi Dinas Perkim. Masing-masing kecamatan usulan yang prioritas sudah kita tampung melalui rapat Forum OPD, "kata Zulfahmi
Usulan dari kepenghuluan yang disampaikan ke musrenbang kecamatan dan diteruskan ke Dinas Perkim ujar Zulfahmi, akan disampaikan ke musrenbang tingkat kabupaten untuk dibahas lebih lanjut.
"Banyak usulan rumah layak huni (RLH). Berdasarkan Permendagri Nomor 90 tahun 2020, nomenklaturnya pembangunan RLG tidak ada lagi diakomodir didalam Kemendagri itu, jadi tak bisa dianggarkan lagi,"katanya.
Meskipun begitu, sambung Zulfahmi, Pembangunan RLH tetap ada namun diperuntukan untuk korban bencana seperti korban banjir, abrasi dan kebakaran. Daerah yang ada bencana kebakaran satu tahun belakangan bisa diusulkan untuk dibangun secara bertahap.
"Untuk korban abrasi, yang menyampaikan hanya Kecamatan Rimba Melintang, Usulannya di Kelurahan Rimba Melintang sudah tanahnya, sementara desa Jumrah tanahnya di belakang pasar nanti kita akan survey untuk tahun anggara 2022 mendatang,"ucap Zulfahmi.
Tambah Zulfahmi, RLH juga akan bisa dibangun dikawasan kumuh seperti kawasan kumuh yang ada di Kelurahan Bagan Hulu, Kecamatan Bangko, Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Pajak Lama dan Baru Kecamatan Bagan Sinembah
Selain daripada itu, sebut mantan ketua KNPI Bengkalis itu, Dinas Perkim juga meminta pada kecamatan untuk memprogramkan skala prioritas terhadap desa atau kepenghuluan yang masih ada stuntingnya untuk dapat dianggarkan pada tahun 2022 mendatang.
"Bagi kecamatan yang kepenghuluan ada stuntingnya untuk menyampaikan agar bisa dianggarkan prograram sanitasi dan air bersih di desa itu. Karena menu dari DAK Kementerian PUPR untuk anggarkan stunting sampai tahun 2024,"ujar Zulfahmi.
Jadi kata Zulfahmi, dengan adanya usulan desa stunting bisa di sinkronkan antara program pemerintah pusat dengan daerah. "Kita sinkronkan antara program pusat dan daerah. Ketika pusat kucurkan dana untuk stunting, ini kekempatalan kita memetakan desa stunting. Kita bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dan Bappeda dalam hal menentukan desa stunting," ucapnya.
Program pembangunan jalan dan drainase lingkungan serta penataan pemakanan papar Zulfahmi, juga banyak diusulkan dan juga ada pengusulan penerangan jalan umum (PJU) skala pemukiman.
Dengan banyaknya usulan, ia meminta kepada Bappeda untuk tidak mengunci terlebih dahulu usulan-usulan yang masuk. "Maksud mengunci begini, ditahun 2021 anggaran Dinas Perkim Rp 17 milyar, untuk usulan tahun 2022 jangan ditetapkan dulu Rp 17 milyar, kami minta di RKPD diberikan ruang untuk memasukkan usulan sebanyak-banyaknya,"harap Zulfahmi.
Didalam KUAPPAS nanti lanjutnya, baru dikerucutkan kegiatan mana yang menjadi skala prioritas untuk dipetakan dan dimasukkan kedalam KUAPPAS. "Selama ini Bappeda sudah mematok angka RKPD sesuai rencana pagu, kalau kami minta buka aja ruang RKPD itu,"ujar Zulfahmi.
Zulfahmi menambahkan, pada tahun 2022, Dinas Perkim akan meningkat kualitas SPAM agar bisa air tersebut bisa dimibum karena sebelumnya hanya direkomendasikan untuk mandi dan menyuci. "Kedepannya kita akan pasangkan Reverse Osmosis (RO) pada SPAM agar airnya bisa untuk diminum,"terangnya.
Sementara pada SPAM sebelumnya, tidak ada RO. Namun akan tetap dipasang agar SPAM yang beroperasi dengan baik airnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat setempat selain untuk menyuci dan mandi juga bisa untuk diminum. Bahkan jika masyarakat mau, air tersebur bisa dijual.
"SPAM sebelumnya hanya untuk mandi dan nyuci. Setelah terpasang RO baru bisa untuk diminum, bahkan bisa dijual sehingga ada pemasukan untuk masyarakat setempat dalam meningkatkan ekonominya masing-masing,"pungkas Zulfahmi.
Ketua Komisi C DPRD Rohil, Muharriza melalui via telpon menyampaikan, terkait dengan usulan yang masuk ke Dinas Perkim pada rapat Forum OPD dalam rangka RKPD 2022 yang dihadirinya itu, setiap kepenghuluan yang mengusulkan melalui musrenbang kecamatan hanya satu atau dua yang bisa diakomodir mengingat anggaran.
"APBD Rohil kan lemah, jadi yang diutamakan kegiatan skala prioritas terlebih dahalu, mana yang paling dibutuhkan itu dulu yang diutamakan mengingat anggaran,"ujarnya.
Komisi C, kata politis PDIP itu, pihaknya akan mengupayakan bagaimana usulan yang masuk ke Dinas Perkim terakomodir semua. Karena sebutnya, Dinas Perkim merupakan salah satu Dinas yang berprestasi di Rohil.
"Dinas Perkim ini Dinas yang berprestasi, jadi harus kita dorong karena kegiatan mereka banyak yang langsung menyentuh masyarakat diantaranya, RLH, Pamsimas dan lain sebagainya. Jadi karena itu kebutuhan masyarakat ya harus kita dorong. Namun karena kondisi keuangan Rohil seperti ini, jadi ya harus didorong yang skala prioritas,"pungkas Muharriza
Hadir pada rapat Forum OPD itu, Ketua Komici C DPRD Rohil, Muharriza, S.IP, anggota Komisi C, Fahrul Hidayat Lubis, S.IP, Kasubid Kawasan Pemukiman Bappeda, Dodi, para Kepala Bidang (Kabid), Kepala Seksi (Kasi), Kasubag dilingkungan Dinas Perkim dan perwakilan 18 Kecamatan.**
.jpeg)
.jpeg)