Iniriau.com, JAKARTA - Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPP Partai Demokrat Andi Arief merespons pernyataan Menkumham Yasonna Laoly yang meminta Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tidak menuding pemerintah tanpa fakta yang jelas.
Dia menegaskan, pihaknya sama sekali tidak pernah menyematkan tuduhan kepada pemerintah terkait Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang. "Saya kira tidak pernah kami menuduh pemerintah saat ini," kata Andi Arief ketika dihubungi oleh MNC Media, Selasa (9/3/2021).
Andi pun turut menyinggung ihwal dualisme dan rekayasa dualisme yang kerap terjadi dalam partai politik di Indonesia, meskipun tidak menyebutkan detail partainya. Menurutnya, Yasonna memiliki peran besar dalam menyelesaikan masalah kisruh Partai Demokrat ini sesuai dengan kapasitasnya di pemerintahan.
Dia amat yakin bahwa dualisme partai ini dapat diselesaikan oleh Kemenkumham. Menurutnya, setiap proses KLB partai, baik itu dari pihak internal maupun eksternal, kedaulatannya tetap ditentukan oleh Kemenkumham sebagai pucuk tertinggi pengesahan.
"Kita cermati terjadi pengambilalihan kewenangan amanat dan kedaulatan tertinggi partai saat kongres menjadi kedaulatan di tangan Kemenkumham, bahkan menggunakan perangkat elektronik pendaftaran hasil kongres sebagai alat atau celah mengambilalih kedaulatan kongres partai-partai," ungkapnya.
Andi menegaskan, Partai Demokrat tidak akan tinggal diam dengan upaya pengambilalihan kekuasan ini. Bagi dia, partai berlambang mercy ini memiliki kedaulatannya sendiri.
"Partai Demokrat punya kedaulatan sendiri dan tidak akan berhenti atau tunduk pada proses penaklukan seperti saat ini. Bagaimana mungkin Pak Moeldoko dengan jalan pragmatis bisa dianggap memiliki hak dan mengambil alih kedaulatan forum tertinggi partai beserta produk-produk politiknya. Sama sekali kami tidak pernah membayangkan," ungkapnya.
Diberitakan sebelumnya, Menkumham Yasonna Laoly berjanji pihaknya akan menilai tentang keabsahan pengurus Partai Demokrat setelah muncul KLB yang menjadikan Moeldoko sebagai ketum partai.
Yasonna mengaku pihaknya telah menerima laporan dari pengurus Partai Demokrat dengan Ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) yang menolak hasil KLB di Deli Serdang Sumatera Utara.
Yasonna menjelaskan, dia akan menilai soal kepengurusan partai berdasarkan AD/ART. Tapi, Yasonna meminta agar pihak Demokrat kubu AHY tak mengaitkan KLB dengan pemerintahan Jokowi.
"Nah ini saya pesan kepada salah seorang pengurus Demokrat, kemarin saya pesan, tolong Pak SBY dan AHY jangan tuding-tuding pemerintah begini, pemerintah begini," ujarnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/3/2021).
"Tulis saja kita objektif kok. Jangan main serang-serang yang tidak ada dasarnya. Itu yang saya minta," imbuhnya.**
Sumber: Sindonews
.jpeg)
