Iniriau.com, JAKARTA - Sekjen Partai Demokrat versi KLB Jhoni Allen menegaskan bahwa KLB Demokrat di Sibolangit, Deliserdang, Sumatera Utara beberapa waktu lalu tidak ada intervensi pemerintah.
"Tidak ada campur tangan pemerintah sama sekali. Sekali lagi, campur tangan pemerintah yang paling tinggi, adalah pelaksanaan kongres tahun 2010, Campur tangan pak SBY selaku presiden dan para menteri itu menjadikan Andi Malarangeng, ketua umum. Tidak mempan," kata Jhoni di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (11/3/2021).
Ia menegaskan, loyalitas kader Demokrat saat itu tak bisa dibeli. Malah, kata Jhoni, justru para kader yang diperas habis.
"Namun, setelah SBY ketua umum mengambil secara gratis melalui KLB karena Anas. Bahkan biaya dari kongres 2010 tidak laku. Sehingga kader dari partai demokrat tidak bisa dibeli. Kader partai demokrat tidak bisa dibeli," tambahnya.
"Justru keringat mereka yang diambil. Walaupun diakui menjadi kantor. Presiden ke mana kok ga bikin kantor. Itu akan kami pertanyakan. Mereka yang menggemborkan bahwa partai demokrat dijual, siapa pemiliknya dan penjualnya? Kan kita kader," sambungnya.
Ia pun menyindir SBY yang sebenarnya tidak mampu memberikan gedung DPP Demokrat saat menjabat sebagai Presiden RI.
"Kantor saja gratis 12 tahun di DPP. Memberikan sesuai proporsinya. Lebih bagus memberi daripada mengambil hak-hak orang lain," tutupnya.**
Sumber: Okezone
.jpeg)
