Iniriau.com, PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau melalui Biro Perekonomian setdaprov Riau, mengadakan acara High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) se Provinsi Riau dan TP2DD bekerjasama dengan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau, Rabu (07/04). Tingginya angka inflasi di Riau dalam kurun waktu 3 bulan terakhir, mendapatkan sorotan dari KPw Bank Indonesia Provinsi Riau.
HML TPID se Riau yang mengusung tema stabilitas pasokan dan pengendalian harga untuk mendukung pemulihan ekonomi di Provinsi Riau, membahas ketersediaan stok dan pasokan serta stabilitas harga jelang Ramadhan, inflasi daerah dan langkah-langkah pengendalian inflasi daerah. Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Wakil Gubernur Riau - Edy Natar Nasution dihadiri Kapolda Riau, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Riau, Kepala Bulog Divre Riau Kepri, Kepala Daerah sekaligus Ketua TPID se Riau, Bagian Perekonomian se Riau dan Tim High Level TPID Riau
Wakil Gubernur Riau, Edy Natar Nasution mengatakan, Riau masih sangat bergantung dengan daerah lain dalam memenuhi pasokan pangan bagi masyarakat Riau. Antisipasi terhadap gejolak harga menjelang Ramadhan harus dilakukan, agar terciptanya stabilitas harga dipasaran.
"Jumlah penduduk Riau berdasarkan data BPS Riau, sebanyak 6,33 juta jiwa. Untuk memenuhi kebutuhan dan pasokan pangan masyarakat, kita masih bergantung dari daerah lain. Sejumlah komoditi seperti beras, cabe merah, bawang merah, minyak goreng, gula, telur dan daging ayam, masih harus dipasok dari sejumlah daerah diluar Riau. Terlebih lagi menyambut datangnya bulan suci Ramdahan dan Idul Fitri 1442 hijriah, kami berusaha untuk memangkas alur distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat sehingga harga dipasaran bisa terkendali. Masyarakat diminta untuk berbelanja secara bijak sesuai dengan kebutuhan, bukan keinginan," ungkap Edy Natar kepada Iniriau.com, Rabu (07/04).
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau, Decymus mengungkapkan, tingginya angka inflasi di Riau harus diantisipasi oleh Pemerintah Provinsi Riau yang dipicu akibat terjadinya gejolak harga barang kebutuhan pokok di pasaran. Ada beberapa langkah jitu yang bisa dilakukan, seperti pemangkasan alur distribusi dari produsen ke konsumen hingga pengaturan siklus pola tanam kepada para petani di Riau.
"Dari 12 barang kebutuhan mendasar masyarakat, hanya 1 barang yakni minyak goreng yang tidak mengalami defisit. Meski stok dan pasokan mencukupi, namun harga mengalami fluktuasi terutama untuk komoditi cabe merah, bawang merah, telur san daging ayam. Kalau inflasi tinggi, harga-harga tinggi, maka masyarakat yang akan merasakan dampaknya. Dalam jangka waktu 3 bulan ini saja, inflasi di Riau sudah mencapai angka 1,8 persen. Padahal, kita masih ada waktu selama 9 bulan ke depan sedangkan ambang batas angka inflasi nasional yakni 3,5 persen. Stabilitas harga barang kebutuhan harus dijaga, salah satunya dengan mengatur siklus pola tanam komoditas pertanian dan memangkas alur distribusi dari produsen ke masyarakat," ucap Decymus.
Dalam kesempatan ini, Asral Mashuri selaku Deputy Kepala Perwakilan Bank Indonesia Riau Bidang Sistem Pembayaran, Pengelolaan Uang Rupiah dan Manajemen, memberikan informasi terkait perkembangan TP2DD di Riau. Pasalnya, akan ada pembentukan 4 TP2DD tambahan di Riau.
"Sebelumnya, kita telah mengukuhkan TP2DD Provinsi Riau, Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar. Ini merupakan pilot project, yang nantinya akan segera disusul oleh Kabupaten-Kota lainnya di Riau. Dalam waktu dekat ini, kita akan mengukuhkan TP2DD di Kota Dumai, Siak, Bengkalis dan Inhil," jelas Asral Mashuri.
Dalam menghadapi momen Ramadhan dan Lebaran Idul Fitri, Bank Indonesia Riau telah menyiapkan kebutuhan uang tunai sebesar Rp 5,5 triliun. Rencananya, BI Riau juga akan menghadiri kegiatan High Level Meeting TPID yang dilaksanakan oleh Pemko Pekanbaru dan Pemko Dumai yang dilaksanakan pada hari Kamis dan Jumat besok. **
.jpeg)
.jpeg)