Iniriau.com, PEKANBARU - Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Pekanbaru membutuhkan 4 unit mobil rescue tambahan. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala DPKP Pekanbaru, saat menghadiri hearing atau rapat dengar pendapat bersama Komisi IV DPRD Pekanbaru, Selasa (22/06).
Kegiatan hearing kali ini, dipimpin langsung oleh Ketua Komisi IV DPRD Pekanbaru - Sigit Yuwono serta dihadiri oleh anggota Komisi IV lainnya seperti Mulyadi, Roni Pasla, Robin Eduar dan Zulfahmi. Selain membahas persoalan kekurangan armada, Komisi IV juga melakukan evaluasi terhadap kinerja DPKP Pekanbaru ditengah Pandemi Covid-19.
Kepala Dinas Damkar Pekanbaru, Burhan Gurning menyampaikan, bahwa Kota Pekanbaru idealnya memiliki minimal 4 mobil rescue. Namun kondisi saat ini, Damkar Pekanbaru hanya memiliki 1 unit mobil rescue yang harus melayani masyarakat di 15 Kecamatan.
"Kita minta disupport oleh komisi IV sebagai mitra Damkar. Dari dulu saya minta ke Pemko, idealnya mobil spm (sentra pelayanan masyarakat) untuk Kota Pekanbaru ada 4. Dimana, kita ini kota besar dan memiliki 15 kecamatan. Idealnya kita minimal memiliki 4 rescue. Sekarang hanya satu dan itupun sudah rusak berat akibat mengalami kecelakaan pada pekan lalu. Kita minta dukungan dari kalangan legislatif, sehingga kinerja Tim Damkar semakin bagus. Prinsip kami, pantang pulang sebelum api padam walau nyawa taruhannya. Kita minta dukungannya, jangan hanya yang negatifnya saja disorot," tegas Burhan Gurning kepada Iniriau.com, Selasa (22/06).
Untuk pengadaan 4 unit mobil rescue tersebut, dibutuhkan anggaran sebesar Rp 10 miliar. Anggota Komisi IV DPRD Pekanbaru, Robin Eduar menyebutkan, bahwa pihaknya akan serius memperhatikan permintaan tambahan mobil rescue bagi pemadam kebakaran.
"Mobil rescue sangat penting. Kota sebesar ini hanya punya mobil rescue satu, itupun sudah hancur karena kecelakaan kemarin. Jadi hal ini jadi perhatian Komisi IV, ketika pembahasan nanti akan kita perjuangkan," pungkas Robin.
Sebelumnya, pengajuan mobil rescue tambahan juga sudah pernah disampaikan oleh DPKP Pekanbaru pada tahun 2020 lqlu. Namun akibat adanya pergeseran anggaran untuk penanganan Pandemi Covid-19, permintaan tersebut terpaksa ditunda karena terbatasnya jumlah anggaran yang dimiliki Pemko Pekanbaru.(Adv)
.jpeg)